Tuesday, June 4, 2013

Soeharto, Seorang Manusia-Pemimpin : Orde Baru, Sebuah Rezim (Bag. II)


Klik untuk membaca bagian sebelumnya

4. Stabilitas : Sebuah Prioritas Politik Orde Baru

      Di sadari oleh Orde Baru bahwa stabilitas politik adalah hal yang penting untuk ditegakan kelancaran pelaksanaan pembangunan nasional. Prularitas masyarakat Indonesia dapat menjadi sumber kerawanan bagi tercapainya stabilitas politik. Bebagai primordialisme dan politik aliran tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dalam rangka menghadapi pemilihan umum pada tanggal 23 Mei 1970, Presiden denga surat keputusan No. 34 telah menetapkan organisasi – organisasi yang dapat tampil sebagai peserta pemilu dan anggota DPR/DPRD yang diangkat. Ditetapkan bahwa organisasi politik yang dapat ikut pemilu adalah parpol yang pada saat pemilu sudah ada dan diakui mempunyai wakil di DPR/DPRD.




      Dalam kehidupan kepartaian pada tahun 1971, pemerintah melemparkan gagasan penyerderhanaan parpol dengan melakukan pengelompokan parpol. Hasilnya, Parpol Islam seperti NU, Parmusi, PSII, dan Petri tergabung dalam kelompok Persatuan Pembangunan. Partai – partai nasionalis seperti partai Khatolik, Parkindo, PNI, dan IPKI tergabung dalam kelompok Demokrasi Pembangunan. Selain kedua kelompok tersebut ada pula kelompok golangan karya (Golkar) yang semula bernama Sekber Golkar. Pengelompokan tersebut secara formal berlaku pula di lingkaran DPR dan MPR.

      Di samping melakukan penyederhanaan partai politik, pemerintahan Orde Baru melaksanakan Indoktrinasi ideologi. Penyimpangan dan penyelewengan terhadap pancasila dan UUD 1945 telah melahirkan tragedi G-30-S/ PKI, Orde Baru mengklaim sebagai tatanan kehidupan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Pancasila harus menjadi bagian dari system kepribadian, system budaya, dan system sosial masyarakat Indonesia. Kebijakan yang ditempuh oleh Orba adalah melaksanakan penataran P-4. Tujuan penataran P-4 (Pedoman Pengahayat Pengalaman Pancasila) atau yang dikenal dengan Ekaparsetia Pancakarsa adalah manusia yang dalam keadaan apapun secara konsisten dan konsekuen mengamalkan Pancasila. 


      Pancasila secara pengucapan, penulisan, dan isi yang kita kenal sekarang ditentukan di masa Orde Baru. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia pada konteks mempertahankan Proklamasi dan eksistensi negara serta bangsa, maka telah tercantum berbagai rumusan Pancasila selain yang ada dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam Konstitusi RIS yang berlaku sejak 29 Desember 1949 – 17 Agustus 1950 tercantum rumusan Pancasila ialah : 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Prikemanusiaan, 3. Kebangsaan, 4. Kerakyatan, dan 5. Keadilan Sosial. Dalam UUDS 1950 yang berlaku tanggal 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959, rumusan Pancasila sama dengan yang dicantumkan dalam konstitusi RIS. Rumusan beragam juga tersebar di tengah masyarakat, yang isinya antara lain : 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, 2. Prikemanusiaan, 3. Kebangsaan, 4. Kedaulatan Rakyat, dan 5. Keadilan Sosial.


      Dari berbagai macam rumusan Pancasila itu, maka yang sah dan benar secara konstitusional ialah rumusan sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini diperkuat dengan ketetapan No. XX/MPRS/1966, dan Inpres No. 12 tanggal 13 April 1968 yang menegaskan bahwa pengucapan, penulisan dan rumusan Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia yang sah adalah sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.

      Dalam pelaksanaan penataran diharapkan akan dapat meletarikan Pancasila di lingkungan di manapun berada. Selain itu, pada tahun 1985, pemerintahan juga menetapkan Pancasila sebagai asas tunggal. Upaya lain yang ditempuh oleh Orba untuk menciptakan stababilitas politik  adalah dengan menempatkan peran ganda ABRI atau yang di kenal dengan Dwifungsi ABRI. Peran ganda  itu adalah peran hankam dan sosial. Peran – peran ini dilandasi oleh pemikiran historis bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara.


Klik untuk membaca bagian selanjutnya