Saturday, June 1, 2013

Soeharto, Seorang Manusia-Pemimpin : Orde Baru, Sebuah Rezim (Bag. I)



1. Pendahuluan

      Di antara sekian banyak rakyat Indonesia, ada saja yang enggan mengakui bahwa Soeharto adalah seorang (yang pernah menjadi) pemimpin yang memiliki banyak peran dalam dinamika kehidupan bernegara serta diabadikan dalam sejarah Indoensia. Mereka itu biasanya adalah kalangan yang cenderung ‘tidak menyukai’ (bahkan ada yang membenci) sosok ‘Smiling General’ (Jenderal yang Senang Tersenyum) – sebuah julukan untuk Soeharto – karena beberapa catatan kelam yang pernah presiden RI ke-2 itu torehkan dalam sejarah. Ada juga – harus secara jujur diakui eksistensinya – yang membenci ‘Pak’ Harto (sebutan hormat untuk Soeharto) karena ‘ideologi’ tertentu, terutama adalah mereka yang mungkin saja masih bersimpati pada ‘sebuah partai serta ideologi yang dilarang oleh Orde Baru’, atau mereka-mereka yang terimbas menjadi korban, maupun mereka yang merasa kehilangan kesempatan untuk berkuasa setelah Soeharto secara resmi menjadi presiden RI sejak 27 Maret 1968 sebagai perpanjangan tangan kronologi pasca huru-hara G 30 S / PKI (sebagian ada yang enggan menuliskan ‘/PKI’). 

Biar apapun yang terjadi, siapapun yang duduk dan berkuasa setelah gema-gelegar ‘Reformasi’ beserta para politisinya hingga masa kini, seolah mereka ‘tuli dan buta’ bahwa di tengah-tengah kubangan sawah sekalipun, sangat banyak petani yang berkata jujur : “Masih enak jaman Pak Harto.” Terpampang pula stiker-stiker bernada satir yang mengungkap ironi, stiker itu biasanya bergambar Soeharto yang melambaikan tangan sembari tersenyum dan di depannya terdapat tulisan, “Piye kabare le ?..... wes mangan durung ?..... sek penak jaman ku toh ?..” artinya kurang lebih, “Bagaimana kabarmu nak ?...... ‘sudah makan’ belum ?..... masih enak zaman (pemerintahan) ku (Soeharto) kan ?....” Namun, mungkin karena tidak dikenal siapa pembuat stiker itu, ataupun mungkin para pemimpin masa kini bermuka tebal, kelihatannya tak ada rasa malu yang menyeruak dalam jiwa mereka yang katanya, sekali lagi, meyakini Reformasi adalah era yang menjaminkan kesejahteraan : kita lebih baik berfikir positif, mungkin kesejahteraan butuh waktu yang panjang (untuk dicapai).

      Agar tidak semakin menimbulkan kesan bahwa tulisan ini bertendensi, penulis perlu menempatkan penjelasan di atas itu sebagai beberapa hal yang menghiasi kontroversi tentang Soeharto. Orde Baru sebagai sebuah rezim pemerintahan tak akan lepas dari sosok Soeharto ini. Soeharto-Orde Baru terkadang muncul sebagai ‘Hantu’ yang akan mengintai memori kesejarahan, atau bahkan dianggap akan ‘kembali gentayangan’ dan segera mengganggu kehidupan euforia kebebasan zaman Reformasi. Pun demikian, Soeharto-Orde Baru menjadi sebuah pemandangan indah yang menyejukkan jiwa untuk mengingat zaman kestabilan dan kecukupan kebutuhan rakyat. Kontroversi biarlah selalu hidup, tetapi itu tak berarti membiarkan pemikiran ‘berat sebelah’ terus saja diamini. Karena dari makhluk sekecil virus sekalipun manusia akan belajar berhati-hati serta semakin giat berpikir untuk dunia Ilmu Pengetahuan, begitupun Orde Baru yang meski mempunyai kisah kelam juga akan dapat memberi kebijaksanaan berpikir bagi kita di era reformasi ini. Tulisan ini akan mengulas secara ringkas mengenai realitas sosok Soeharto sebagai seorang manusia, kemudian ia menjadi pemimpin, serta tentang Orde Baru yang didirikannya. 

2. Masa Awal ‘Smiling General’

      Lahir pada tanggal 8 Juni 1921 di desa Kemusuk Argomulyo, Jawa Tengah, Hindia Belanda, Soeharto terlahir dari keluarga sederhana namun cukup baik dan beruntung dalam mengenyam pendidikan. Soeharto muda sempar bekerja di sebuah bank desa, lantas sebagai seorang buruh ia mendaftarkan diri masuk dalam Angkatan Bersenjata Hindia Belanda (Koninklijk Netherlandsche Indische Leger) / KNIL, ia mulai bertuhas sejak bulan Juni 1940. Soeharto kemudian diterima dalam pelatihan sebagai sersan di Sekolah Militer Gombong, Jawa Tengah sejak 1941. Belanda menyerah kepada agresor yang tiba di tanah jajahannya : kekaisaran Jepang. Tahun 1942, Soeharto mencoba untuk bergabung dengan kepolisian, tetapi setahun kemudian ia menjadi seorang komandan batalyon PETA (Pembela Tanah Air), yakni paramiliter yang dilatih oleh Jepang. Setelah Jepang menyerah dan berakhirnya Perang Dunia II, secara resmi Soeharto bergabung dengan militer Indonesia yang baru saja merdeka, tepat di tanggal pendiriannya, 5 Oktober 1945. 

      Soeharto berperang melawan Belanda selama masa Revolusi Fisik, sebuah era dimana Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Ada sebuah kisah yang muncul di saat menjelang kematian Soeharto. Dikisahkan bahwa Soeharto ikut berperang sebagai pejuang di Pertempuran Ambarawa. Sebuah kisah dituturkan oleh RM. Adjikoesoemo (cucu GBPH Pudjokoesoemo dan adik Sri Sultan Hamengkubuwono IX) berdasarkan kisah dari ayahnya, yang mana dikatakan bahwa Soeharto pernah melarikan diri dari pertempuran yang terjadi antara 20 November – 12 Desember 1945. Namun nampaknya, di sini terjadi kerancuan antara ‘lari’ dan ‘mundur.’ Dalam catatan pertempuran itu, pada tanggal 23 November saat pasukan sekutu yang bertahan di kompleks gereja dan makam Belanda di Jalan Margo Agung turut mengerahkan tank-tank dan tawanan Jepang sehingga pasukan republik meninggalkan posisinya dan pindah ke Bedono ; serangan serentak pasukan Republik pada tanggal 12 Desember 1945 berhasil menghalau Sekutu di Ambarawa ke Semarang. Dan bila memang benar kisah ‘melarikan diri’ itu menjadi sebuah ‘aib’, Soeharto diingat sebagai seorang Komandan Brigade X daerah Wehrkreise (Kantong Militer) III yang memimpin Serangan Umum 1 Maret 1949. Demikian itu kemudian Soeharto masih menggeluti dan mengabdi di dunia militer hingga setelah Revolusi Fisik selesai.

      Era 1950an dilalui Soeharto dengan beberapa perannya di kemiliteran, memang tidak semuanya berjalan mulus. Ia diangkat sebagai komandan infanteri Resimen XV di kota Solo sejak Maret 1953. Tatkala Indonesia dalam instabilitas politik dan keamanan, Soeharto dipromosikan memangku jabatan komandan di Divisi Diponegoro Jawa Tengah dengan pangkat Kolonel. Banyak yang menduga saat itu Soeharto mulai terlibat dalam bisnis beresiko tinggi seperti penyelundupan gula ataupun praktik melanggar hukum lainnya. Kabar kurang baik itu membuatnya dipindahkan dari jabatannya dan ditugaskan untuk belajar di Sekolah Komando dan Staf Angkatan Bersenjata di Bandung pada tahun 1959. Isu tidak sedap dalam karirnya – bahkan menerima teguran – tidak menunda promosi kenaikan pangkatnya menjadi Brigadir Jenderal pada bulan Januari 1960, tahun di saat ia diangkat menjadi pemimpin Komando Mandala pada Operasi Trikora membebaskan Irian Barat. Setahun kemudian, Soeharto ditempatkan di Markas Besar Angkatan Darat di Jakarta serta menyusul keberangkatannya ke luar negeri untuk pertama kali. Awal tahun 1962, ia dipromosikan menjadi Mayor Jenderal serta diposisikan sebagai Panglima Kodam Diponegoro. Untuk selanjutnya, Soeharto diangkat sebagai komandan RPKAD (Resimen Para Komando Angkatan Darat) yang kini dikenal sebagai ‘Kostrad’, yakni sebuah pasukan khusus siap siaga, ia menjabat selaku pimpinan sejak 1963. 

3. Merengkuh Kekuasaan, Menjungkalkan Orde Lama

      Seputar tahun 1965, maka berbagai versi akan muncul untuk menunjukkan berbagai sikap tentang Soeharto di masa itu. Ada yang menilainya sebagai pahlawan, ada pula yang meyakini bahwa ia adalah dalang dari semua itu. Jelasnya, berbagai kajian yang muncul setelah masa reformasi akan memperkaya cara pandang tentang kejadian itu. Kecurigaan-kecurigaan bahwa Komunis akan berupaya mengambilalih negara mulai muncul manakala PKI, dengan dukungan RRC, mengusulkan untuk membentuk ‘Angkatan Kelima’ yaitu ‘Buruh-Tani yang Dipersenjatai.’ Militer pun terpecah menjadi faksi-faksi yang salah satu kelompok didukung Bung Karno dan PKI, dan fraksi lainnya yang berlawanan. Soeharto mendukung lawan Bung Karno tersebut. Pada tanggal 30 September 1965, pejabat-pejabat militer pro-Komunis yang dikenal dengan Gerakan 30 September berusaha melancarkan kudeta dengan dugaan mencegah sebuah kudeta dari pihak lawan. Tujuh jenderal yang dicap ‘Anti-Soekarno’ terbunuh.

      Soeharto yang telah diinformasikan adanya kudeta itu gagal mencegahnya. Ia malah memimpin sendiri sebuah serangan balasan yang mengakhiri G 30 S / PKI dan memberi jalan baginya jalan untuk mengambilalih angkatan bersenjata. Kegagalan kudeta tersebut akan mengakibatkan tindakan balasan terhadap kaum Komunis di seantero Indonesia, walaupun kini nampaknya merebak keyakinan bahwa ‘peran PKI masih samar’ dalam kejadian itu. Seterusnya posisi Soeharto diformalisasikan pada tanggal 6 Oktober saat Bung Karno menunjuknya sebagai menteri dan komandan angkatan bersenjata. Selanjutnya ia memerintahkan kepada militer untuk “membersihkan” PKI. Anggota PKI menjadi target militer, kaum milisi dan massa yang mengamuk dimana mereka didukung oleh militer. korban yang jatuh diperkirakan antara 500.000 hingga 2.000.000 jiwa. Di saat itu telah dibuat sebuah jalan untuk membersihkan tubuh militer dari kalangan pro-Soekarno. 

Tahun 1966, pada tanggal 11 Maret Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto dan dengan cepat mengajukan sistem pemerintahan ‘Orde Baru’. PKI dilarang kemudian pada tanggal 12 Maret. Parlemen disterilkan dari anggota PKI, organisasi-organisasi buruh dilarang dan media massa pun diperketat. Dua badan intelijen baru yang terdiri dari gabungan agen-agen diresmikan untuk mencegah kemunculan kembali PKI, yakni Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dan Badan Koordinasi Intelijen Indonesia (Bakin). Selain itu militer ikut menahan sekitar 200.000 orang yang disinyalir terlibat dengan G 30 S / PKI. Tahanan-tahanan ini disebut sebagai ‘Tapol’ (tahanan politik) dengan kategorisasi tiga penggolongan : Golongan A, yakni para pemimpin PKI dan asosiasinya yang terlibat langsung gerakan, mereka dijatuhi hukuman mati ataupun hukuman penjara yang relatif lama oleh pengadilan militer. Golongan B, yakni para tokoh dan anggota PKI yang terlibat secara tidak langsung, mereka dihukum sampai era 1980an. Golongan C, kebanyakan adalah para anggota biasa, kebanyakan memang dibebaskan namun lumrahnya akan terkucil dengan label ‘Eks-Tapol’ serta sulit untuk bekerja dalam naungan pemerintahan.

      Pada tanggal 12 Maret 1967, parlemen mencoret Soekarno dari segala kekuasaan politik dan menetapkan Soeharto sebagai pejabat presiden. Pada bulan Agustus tahun yang sama, ia menempatkan semua divisi militer di bawah kendalinya. Kontrol politik secara penuh juga ditetapkan hingga Soekarno menunjuk secara pribadi hakim-hakim, Gubernur BI, dewan komisaris perusahaan-perusahaan negara, dan kepala komisi keamanan serta valuta asing. Puncaknya adalah Soeharto yang secara resmi terpilih sebagai presiden pada tanggal 27 Maret 1968.

Klik untuk membaca bagian selanjutnya