Monday, May 25, 2015

Petaka Van Mook

     Perpolitikan masa Revolusi fisik bukanlah hal yang selalu mulus dalam sejarah. Perbedaan pendapat yang menjadi hakikat politik itu sendiri tetap menjadi dinamika yang ada kala itu. Indonesia yang bertekad untuk “Satu Jua” dalam “Bhineka” terwujud dalam banyaknya golongan serta partai di awal masa kemerdekaan. Sosok Sutan Syahrir sangatlah penting dalam pengkajian ini. Syahrir juga dikenal sebagai seorang yang membuat sudi pihak Belanda untuk berunding dibandingkan dengan Dwitunggal. Syahrir mulai mendapatkan momentum politiknya setelah Maklumat 14 November 1945 yang mengukukan kabinet Parlementer sebagai pengganti Kabinet Presidensil yang belum sepenuhnya bergulir karena kedatangan Belanda. Syahrir terhitung tiga kali menjadi pemimpin Kabinet.



      Kabinet Sjahrir I jatuh karena oposisi dari Persatuan Perjuangan yang dipimpin oleh Tan Malaka yang menginginkan kemerdekaan 100%. Kabinet Sjahrir II jatuh karena diculiknya Sjahrir oleh pihak oposisi. Kabinet Sjahrir III jatuh karena mosi tidak percaya dari pihak oposisi dan para pendukungnya terutama Sayap Kiri, yang berakibat memudarnya dukungan pada Sjahrir. Sutan Sjahrir yang tidak lagi menjabat sebagai Perdana Menteri kemudian  tersingkir dari arus utama perpolitikan Indonesia saat itu.

      Amir Syarifuddin kemudian menjadi sosok yang dipilih sebagai pemimpin kabinet setelah jatuhnya Kabinet Syahrir III. Penyebabnya ialah ketika Pada tanggal 27 Mei 1947 Belanda mengajukan nota ultimatum yang harus dijawab Rl dalam waktu 14 hari. Ultimatum tersebut antar lain menuntut :

1.    Supaya dibentuk pemerintahan federal sementara yang berkuasa di seluruh Indonesia sampai pembentukan NIS

2.    Pembentukan gendarmerie (pasukan keamanan) bersama.

     Perdana Menteri Sutan Syahrir menyatakan kesediaannya mengakui kedaulatan Belanda pada masa peralihan, tetapi menolak gendarmerie bersama. Jawaban Shahrir ini dianggap terlalu lemah oleh KNIP, sehingga menyebabkan Kabinet Syahrir jatuh. Pada tanggal 15 Juli 1947, kembali Belanda menyampaikan nota yang isinya menuntut gendarmerie bersama. Nota tersebut harus dijawab dalam waktu 32 jam. Tanggal 17 Juli 1947 PM. Amir Syarifuddin menyampaikan jawaban melalui RRI Yogyakarta. Belanda tidak puas dengan jawaban tersebut, maka pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda mengadakan Agresi Militer I ke kota-kota besar di Jawa, daerah perkebunan dan daerah penghasil minyak bumi di Sumatera.

    Tanggal 1 Agustus 1947 dewan keamanan memerintahkan penghentian permusuhan kedua belah pihak yang dimulai pada 4 Agustus 1947 (Poesponegoro, 2008:220). Sebelum itu, sebetulnya sudah dibetuk komisi untuk melaksanakan genjatan senjata yang disebut komisi teknis (Poesponegoro, 2008:221). Pada 29 Agustus 1947 Belanda secara sepihak menetapkan Garis Van Mook sebagai garis batas-batas posisi mereka saat terjadi gencatan senjata. Namun garis itu ternyata masuk jauh ke dalam teretorial republik dan menutup jalur penghubung antara daerah pedalaman yang dikuasai Republik dengan pusat pemerintahan Republik (Setiono,2007:640). Letnan Gubernur Jenderal H.J. Van Mook mengeluarkan keputusan tentang berlakunya Garis Van Mook. Dengan demikian ia memberikan kekuatan politik pada garis itu, selanjutnya ia meminta pengakuan atas garis itu (Toer:1999:348). Sebenarnya garis ini benar-benar merugikan pihak Indonesia yang diusahakan untuk mempersempit hak bangsa Indonesia atas tanah mlik mereka sendiri.

      Amerika mengusulkan dibentuknya Good Will Commision (Komisi Jasa Baik) dari PBB untuk mengatasi masalah RI. Komisi Jasa Baik, yang kemudian dikenal dengan nama Komisi Tiga Negara (KTN). Komisi inilah yang mendapat tugas menyelesaikan sengketa antara Belanda dan Indonesia. Belanda memilih Belgia sebagai wakilnya di KTN. Sedangkan Indonesia memilih Australia. Kemudian Belgia dan Australia memilih Amerika sebagai anggota KTN. Komisi ini mulai bekerja pada tanggal 27 Oktober 1947 dengan anggota sebagai berikut:

1.    Australia diwakili Richard Kirby

2.    Belgia diwakili Paul Van Zeeland

3.    Amarika Serikat diwakili Dr. Frank Graham

     Dengan perantaraan KTN, pada tanggal 8 Desember 1947 dimulailah perundingan antara Rl dan Belanda, di atas kapal perang Amerika USS Renville di Pelabuhan Tanjung Priok. Jakarta Delegasi Rl dipimpin oleh PM Amir Syarifuddin, sedang delegasi Belanda dipimpin oleh Raden Abdulkadir Wijoyoatmojo. Hasil persetujuan Renville ini antara lain sebagai berikut :

1.    Belanda hanya mengakui Jawa tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia

2.    Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda

3.    TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur Indonesia        di Yogyakarta..

Akibat dari perundingan renville dan peneriman terhadap garis Van Mook, maka terjadilah pemindahan pasukan secara besar-besaran ke wilayah Rl. Sekitar 35.000 anggota Divisi Siliwangi hijrah dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Pemindahan pasukan juga terjadi di Jawa Timur dan Sumatera Selatan. KNIP menolak isi perundingan Renville. Hal ini mengakibatkan Kabinet Amir Syarifuddin jatuh dan digantikan oleh Kabinet Hatta.

    Tidak semua pejuang Republik yang tergabung dalam berbagai laskar, seperti Barisan Bambu Runcing dan Laskar Hizbullah/Sabillilah di bawah pimpinan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo, mematuhi hasil Persetujuan Renville tersebut. Mereka terus melakukan perlawanan bersenjata terhadap tentara Belanda. Setelah Soekarno dan Hatta ditangkap di Yogyakarta, S.M. Kartosuwiryo, yang menolak jabatan Menteri Muda Pertahanan dalam Kabinet Amir Syarifuddin, Menganggap Negara Indonesia telah Kalah dan Bubar, kemudian ia mendirikan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Hingga pada 7 Agustus 1949, di wilayah yang masih dikuasai Belanda waktu itu, Kartosuwiryo menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). Kartosuwiryo termasuk yang kecewa akan perjanjian Renville. Ia merasa ditinggalkan pemerintah. Bersama Pasukan Sabilillah dan Hizbullah, Kartosuwiryo menolak mengikiti jejak Divisi Siliwangi mundur ke Jawa Tengah. Dia tetap bertekad bertahan di Jawa Barat serta terus melawan Belanda (Tempo,2011:86 ). Jelaslah bahwa Garis van Mook membawa kerugian kepada Indonesia untuk beberapa saat berikutnya ketika Kartosuwiryo melakukan pemberontakan DI/TII.

    Penerimaan delegasi Indonesia terhadap keputusan Renville merupakan hal yang berat dan tidak bisa diterima oleh para pejuang, terutama golongan Nasionalis dan Masyumi. Dalam hal ini, Bung Hatta memiliki sebuah kisah ketika pada 5 Februari 1948 berkesempatan berpidato di depan khalayak ramai dan TNI bersama Syahrir dan Amir Syarifuddin di Bukittinggi.

    “Tiba giliran PM Amir Syarifuddin, ia rupanya bingung, hampir tidak tahu apa yang diucapkannya. Ia merasa bahwa     rakyat Bukittinggi tidak senang kepadanya. Apalagi bila diperhatikan lagi hasil persetujuan dengan Belanda. Waktu     ia turun dari mimbar, rakyat hampir tidak bertepuk tangan.........Menurut Van Mook Lijn atau Garis van Mook itu ,     sebagian dari daerah Sumatera Barat yang belum pernah diduduki oleh Belanda  menjadi daerah Belanda”     (Hatta,2011:176)

    Pada kasus Amir Syarifuddin kita mengingat bahwa ia kemudian membentuk FDR (Front Demokrasi Rakyat) yang mendukung Muso,Alimin dan Darsono dalam pemberontakan PKI Madiun. Tindakan ini terjadi setelah frustasi yang dialami oleh Amir Syarifuddin atas kegagalan yang dialaminya. Berarti Garis Van Mook ini bisa dikatakan sebuah “Sihir” yang cerdas dan sempat mengguncang keutuhan NKRI.

Sumber 

Hatta, Mohammad, Untuk Negeriku : Menuju Gerbang Kemerdekaan, Cetakan bahasa Indonesia Pertama,2011, Jakarta : Penerbit Kompas Gramedia.

Poesponegoro, Marwati Djoened, Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indnesia VI : Zaman Jepang dan zaman Republik Indonesia, Edisi Revisi,2008, Jakarta:    Balai Pustaka.

Setiono, Benny G., Tionghoa dalam Pusaran Politik,2007, Bandung : TransMedia.

Tempo, Penerbit, Natsir : Politik Santun di Antara Dua Rezim,2011, Jakarta : Tempo.

Toer, Pramoedya Ananta, dkk, Kronik Revolusi Indonesia,1999,  Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia

Author : Arafah Pramasto, Co-Author : Sapta Anugrah.