Thursday, May 28, 2015

SEJARAH BEKASI: KOLONIALISME PADA TAHUN 1800 – 1816 DI BATAVIA

    Pada awal abad ke 18 daerah Nusantara dikuasai oleh Dirk Van Hogendorp, yang kebijaksanaannya yang diterapkan pemerintahan Hindia belanda pada masa pemerintahaanya, yaitu ketika Batavia diperoleh oleh Gubernur Jendral Dirk Van Hogendrop(1799-1808), adalah dengan menetapkan peningkatan taraf hidup masyarakat Hindia Belanda, kedudukan bupati dan penguasa diatur kembali,, pemilikan penguasaan tanah sebagai sebagai sumber pemerasan dicabut dan tanah dikembalikan kepada rakyat. Rakyat diberi tanah untuk ditanami secara bebas, bebas memilih jenis tanaman serta menyalurkannya dan bebas melakukan pekerjaannya. Sebagai ganti penyerahan  wajib diadakan pajak berupa hasil bumi dan uang kepala. Dengan sistem ini diharapkan rakyat akan lebih giat menanam dan menghasilkan kopi, beras, lada, coklat, kapas, dan minyak kelapa.
Jadi, bagi wilayah sekitar Batavia kebijakan Hogendorp hanya tinggal menerima ketetapan saja, sedangkan secara realita sistem penguasaan tanam paksa dijalankan sejak VOC menguasai Jayakarta. Kebijaksanaan ini makin menambah jumlah tanah partikelir disekitar Batavia, termasuklah Bekasi. Karena sedikitnya tenaga aparat administrasi kolonial dan lemahnya control terhadap para tuan tanah, sehingga sampai masa akhir jabatannya (1808) Ia tidak mampu mencegah kecurangan yang dilakukan tuan tanah sekali pun banyak sanksi – sanksi yang diberikannya hal it menjadi peringatan yang sia – sia.

Pada Masa Deandels d Batavia (1808 – 1811)

    Ketika Gubernur  jendral  Deandles berkuasa (1808 – 1811). Sistem feodal dan pejanjian terhadap bupati untuk perdaganggan tetap di pertahankan. Pembangunan  jalan raya yang menghubungkan daerah – daerah Jawa Barat dan Anyer sampai Panarukan, ditempuh lagi dengan oknum – oknum pejabat yang korupsi, sehingga keuangan pada masa Deandles menipis akibat beberapa tanah yang sudah di kuasainya terpaksa dijual.  Berdasarkan surat usulan Daendles tanggal 22 Maret 1808, dan surat keputusan tanggal 9 Agustus 1808, tanah – tanah  disekitar Batavia dan Builtenzorg yang meliputi  kedong Badang, de Nambo, Bekasi dan curug, dijual kepada masyarakat dengan harga seluruhny 192000 Rijksds.

Kemudian pada masa Raffles  di Batavia (1811 -1816)

    Gubernur Jendral Raffles yang ketika itu menyelenggarakan sistem pemerintahan atas dasar modern (barat), penerapan sistem sewa tanah, dan penanaman tanaman daganggan untuk ekspor, ternyata tidak berhasil menjalankannya seluruh kebijaksanaan  di sekitar wilayah Batavia dan Priangan. Kegagalannya berkenaan dengan sewa tanah, karena tanah di sekitar wilayah Batavia umumnya milik perorangan (partikelir), sedangkan di daerah Priangan pemerintahan kolonial berkeberatan untuk menghapus sistem tanam paksa kopi yang memberikan keuntungan besar.

    Karena untuk menetapkan sistem pemerintahan yang modern membutuhkan tenaga administrasi serta keterbatasan dana untuk menjalankan kebijaksanaannya, terpaksa sejak tahun 1811 Raffles menjual tanah – tanah di sekitar Batavia  yag meliputi Jasinga,Dago, Jaga Baya, tanjung burung sampai ke pasar meester Cornelis. Seluruh tanah tersebut terjual dengan harga 1.493.500 Rijksds. Pejuaalan tanah – tanah pemerintah kepada pihak swasta ini terjadi atau berakhir pada masa raffles dan setelah pemindahan kekusaan lagi ke Belanda hal ini jarang terjadi lagi.

Kekuasaan Inggris Di Nusantara Dari 1800 – 1816 Secara Umum.

    Pada tanggal 15 Januari 1808, Gubernur Jenderal Wiese menyerahkan kekuasaannya kepada Daendels. Kedatangan Deandels di Indoensia sebagai gubernur jenderal mempunyai tugas pokok mempertahankan pulau Jawa agar tidak jatuh ke tangan Inggris dan memperbaiki keadaan tanah jajahan.
Deandels berusaha mempertahankan pulau Jawa dari serangan Inggris dengan melakukan tindakan, antara lain sebagai berikut :
•    Membuat jalan raya dari Anyer sampai Panarukan.
•    Mendirikan benteng-benteng pertahanan.
•    Membangun pangkalan Angkatan Laut di Merak dan di Ujung Kulon.
•    Memperkuat pasukan dengan beranggotakan orang Indonesia .

    Tidak lama setelah kepergian deandles dari Indonesia, jawa diduduki oleh inggris dalam tahun 1811, akan tetapi selama waktu ini telah diletakkan dasar – dasar kebijakan ekonomi yang mempengaruhi sifat dan arah kebijaksanaan  pemerintahan kolonial Belanda yang dalam tahun 1816 mengambil alih kembali kekuasaan dari pemerintahan kolonial Inggris.
Azaz – azaz pemetintahan sementara Inggris  ini di tentukan oleh Letnan Gubernur Raffles, Yang inggin menciptakan suatu sistem ekonomi di Jawa yang bebas dari segala unsur pemaksaaan yang dahulu melekat pada sistem penyerahan paksa dan pekerjaan rodi yang di jalankan VOC dalam rangka kerjasama dengan raja – raja dan para Bupati, kemudian Raffles menentang sistem VOC karena keyakinan – keyakinan politik, yang sekarang dapat disebut liberal, maupun karena berpendapat bahwa sistem ekploitasi seperti yang telah dipraktekan oleh VOC tidak menguntungkan. Dalam hal ini pemerintah colonial hanya berkewajiban untuk menciptakan segala pasaran yang diperlukan guna merangsang para petani untuk menanam tanaman – tanam ekspor yang paling menguntungkan.

Ada 3 Azaz yang dijalankan oleh Raffles :
1. Segala bentuk dan jenis penyerahan wajib maupun pekerjaan rodi perlu dihapuskan dan kebebasan penuh diberikan kepada rakyat apa yang hendak mereka tanam tanpa paksaan apaun juga.
2. Peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan sebagai penggantinya  mereka di fungsi – fungsikan sesuai azaz – azaz pemerintahan di negeri – negeri Barat. Jadi, hal ini membuat para Bupati memperhatikan pada proyek – proyek umum yang mensejahterakan rakyat.
3. Berdasarkan anggapan bahwa pemerintahan kolonial adalah pemilik tanah, maka para petani yang menggarap dianggap sebagi penyewa tanah pemerintah, kemudian para penyewa tanah diwajibkan membayar sewa tanah atau pajak atas penyewaan tanah.
Akibat dari kebijakan diatas, maka penggarap tanah harus membayar pajak kepada pemerintah sebagai ganti uang sewa. Sistem tersebut disebut Lnadrent atau sewa tanah. Sistem tersebut memiliki ketentuan, antara lain:
    •Petani harusmenyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut;
    •Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah;
    •Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai;
    •Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala.

    Sistem landrent ini diberlakukan terhadap daerah-daerah di Pulau jawa, kecuali daerah-daerah sekitar Batavia dan parahyangan. Hal itu disebabkan daerah-daerah Batavia pada umumnya telah menjadi milik swasta dan daerah-daerah sekitar Parahyangan merupakan daerah wajib tanam kopi yang memberikan keuntungan yang besar kepada pemerintah. Selama sistem tersebut dijalankan, kekuasaan Bupati sebagai pejabat tradisional semakin tersisihkan karena trgantikan oleh pejabat berbangsa Eropa yang semakin banyak berdatangan.

ada tiga aspek pelaksanaan sistem sewa tanah yang buat Raffles :
1. Penyelenggaraan sistem pemerintahan atas dasar modern
Pergantian dari sistem pemerintahan yang tidak langsung yaitu pemerintahan yang dilaksanakan oleh para raja-raja dan kepala desa. Penggantian pemerintahan tersebut berarti bahwa kekuasaan tradisional raja-raja dan kepala tradisional sangat dikurangi dan sumber-sumber penghasilan tradisional mereka dikurangi ataupun ditiadakan. Kemudian fungsi para pemimpin tradisional tersebut digantikan oleh para pegawai-pegawai Eropa.

2. Pelaksanaan pemungutan sewa
Pelaksanaan pemungutan sewa selama pada masa VOC adalah pajak kolektif, dalam artian pajak tersebut dipungut bukan dasar perhitungan perorangan tapi seluruh desa. Pada masa sewa tanah hal ini digantikan menjadi pajak adalah kewajiban tiap-tiap orang bukan seluruh desa.

3. Penanaman tanaman dagangan untuk dieksport
Pada masa sewa tanah ini terjadi penurunan dari sisi ekspor, misalnya tanaman kopi yang merupakan komoditas ekspor pada awal abad ke-19 pada masa sistem sewa tanah mengalami kegagalan, hal ini karena kurangnya pengalaman para petani dalam menjual tanaman-tanaman mereka di pasar bebas, karena para petani dibebaskan menjual sendiri tanaman yang mereka tanam.
Dua hal yang ingin dicapai oleh Raffles melalui sistem sewa tanah ini adalah:
    1.Memberikan kebebasan berusaha kepada para petani Jawa melalui pajak tanah.
    2.Mengefektifkan sistem administrasi Eropa yang berarti penduduk pribumi akan mengenal ide-ide Eropa mengenai     kejujuran, ekonomi, dan keadilan.

    Pada sistem sewa tanah rakyat tetap saja harus membayar pajak kepada pemerintah. Rakyat diposisikan sebagai penyewa tanah, karena tanah adalah milik pemerintah sehingga untuk memanfaatkan tanah tersebut untuk menghasilkan tanaman yang nantinya akan dijual dan uang yang didapatkan sebagian kemudian digunakan untuk membayar pajak dan sewa tanah tersebut. Pada masa ini sistem feodalisme dikurangi, sehingga para kepala adat yang dahulunya memdapatkan hak-hak atau pendapatan yang bisa dikatakan irasional, kemudian dikurangi.

    Setiap orang dibebaskan menanam apa saja untuk tanaman ekspor, dan bebas menjualnya kepada siapa saja di pasar yang telah disediakan oleh pemerintah. Tetapi karena kecenderungan rakyat yang telah terbiasa dengan tanam paksa dimana mereka hanya menanam saja, untuk mernjual tanaman yang mereka tanam tentu saja mengalami kesulitan, sehingga mereka kemudian menyerahkan urusan menjual hasil pertanian kepada para kepala-kepala desa untuk menjualnya di pasar bebas. Tentu saja hal ini berakibat pada banyaknya korupsi dan penyelewengan yang dilakukan oleh para kepala desa tersebut.
Raffles berkuasa dalam waktu yang cukup singkat. Sebab sejak tahun 1816 kerajaan Belanda kembali berkuasa di Indonesia. Pada tahun 1813, terjadi prang Lipzig antar Inggris melawan Prancis. Perang itu dimenangkan oleh Inggris dan kekaisaran Napoleon di Prancis jatuh pada tahun 1814. Kekalahan Prancis itu membawa dampak pada pemerintahan di negeri Belanda yaitu dengan berakhirnya pemerintahan Louis Napoleon di negeri Belanda. Pada tahun itu juga terjadi perundingan perdamaian antara Inggris dan Belanda.  Perundingan itu menghasilkan Konvensi London atau Perjanjian London (1814), yang isinya antara lain menyepakati bahwa semua daerah di Indonesia yang pernah dikuasai Belanda harus dikembalikan lagi oleh Inggris kepada Belanda, kecuali daerah Bangka, Belitung dan Bengkulu yang diterima Inggris dari Sultan Najamuddin. Penyerahan daerah kekuasaan di antara kedua negeri itu dilaksanakan pada tahun 1816. Dengan demikian mulai tahun 1816, Pemerintah Hindia-Belanda dapat kembali berkuasa di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA
    1991. Sejarah Bekasi. Jakarta : Pemerintahan Daerah Tingkat II Bekasi dan Yayasan Historia Vitae Magister.
    Poesponegoro, Marwati Djoenoed dan Nugroho Notosusanto. 1990. Sejarah Nasional Indonesia IV. Jakarta: Balai Pustaka.
    http://aalmarusy.blogspot.com/2011/03/sejarah-penjajahan-inggris-di-indonesia.html