Silang Migrasi ? : Masalah Totok-Indo, ‘Nyai’, dan Orang Jawa di Luar Hindia Belanda

Silang Migrasi ? : Masalah Totok-Indo, ‘Nyai’, dan Orang Jawa di Luar Hindia Belanda

1. Pendahuluan

Menjelang akhir tahun 1800-an, penetrasi Belanda terhadap Nusantara sedang memasuki era keemasan. Konvensi London yang ditandatangani oleh Belanda dan Inggris pada 13 Agustus 1814 menyetujui akan adanya normalisasi atas penguasaan wilayah jajahan Belanda oleh Inggris di Hindia Belanda tiga tahun sebelumnya akibat perubahan iklim politik dan peperangan di benua induk (Eropa). Penguasaan Belanda oleh Dinasti Napoleon yang menempatkan adiknya, Louis (Lodewijk) Napoleon, sempat memaksa Inggris yang bermusuhan dengan Prancis untuk mendaratkan Lord Minto di Batavia pada 11 Agustus 1811 sehingga Gubernur Jenderal Jansen menyerah dalam kapitulasi Tuntang ; di Batavia pula, dua tahun setelah Konvensi London (Agustus 1816), penyerahan kembali Hindia Belanda dilakukan oleh John Fendall kepada komisariat yang terdiri dari Mr. Elout, Van der Capellen dan Buyskes direalisasikan.

Selanjutnya jelas, moncong meriam imperial menuju kepada wilayah-wilayah Nusantara yang akan dikolonisasi. Sebuah tindakan tak akan sempurna dijalankan tanpa gagasan, inilah yang dipikirkan oleh Mr. Elout dkk., sebuah gagasan mengenai “politik asosiasi” untuk menegakkan kekuasaan mereka di wilayah kepulauan Hindia dimana selama dua abad terakhir terdapat kerajaan-kerajaan yang ‘otonom’ atau dengan kata yang lebih jujur adalah ‘merdeka’ dalam pandangan tradisional setempat. Kesatuan wilayah dibawah naungan kolonial Belanda atas seluruh Nusantara dikenal dengan gagasan ‘Pax Neerlandica’ (Perdamaian Neerlandika), di dalamnya memiliki makna ‘penyatuan dan penenteraman’. Dengan melancarkan kekuatan militernya, Belanda bersorak gembira atas dominasi kemenangannya ; berakhirnya Perang Diponegoro yang mewuujudkan penguasaan Jawa terjadi pada 1830, Kesultanan Palembang yang kaya-raya ditekuklututkan pada tahun 1821 dan sistem politik tradisionalnya dihapus pada 1823, intervensi dalam Perang Paderi lebih jauh lagi berujung kepada takluknya ranah Minang saat perang usai pada tahun 1838.  Cita-cita ini secara nyata baru terwujud pada 1910 setelah kejatuhan benteng perlawanan rakyat Aceh yang gagah perkasa di Kuto Reh. Pada masa insurgensi sedemikian ini bukan tak berarti menutup ruang lainnya untuk berkembang dan menjadi sebuah kisah yang dapat kita ingat kembali, sebut saja beberapa kejadian yang unik dalam rentang ini adalah saat meningkatnya migrasi penduduk Eropa (termasuk wanita) pada era 1890-an sementara pada masa itu pula orang Jawa pribumi yang ‘dikirimkan’ ke seberang lautan yang jauh untuk bekerja di perkebunan-perkebunan kolonial.

Tentara KNIL beserta istri dan bayinya
Sumber : https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/564x/85/a3/f9/85a3f988c416c58bb0b9ad5caff8f7b8.jpg

2. Eropanisasi : Arogansi Identitas ?

Apakah yang menarik dari meningkatnya migrasi orang Eropa ke Hindia Belanda yang terjadi dalam sekitar tahun 1890 ? Jelasnya adalah motif yang melatarbelakangi peningkatan tersebut. Kemenangan-kemenangan Belanda dalam melancarkan proses pembentukan Pax Neerlandica tentu meningkatkan moral tersendiri bagi negeri induk serta rakyatnya di Belanda ataupun negara Eropa lainnya. Dengan menundukkan berbagai perlawanan atas usaha kolonisasi, penduduk Belanda merasakan sebuah optimisme akan rasa aman jika mereka pergi ke tanah jajahan. Jelas saja, jumlah yang amat signifikan meningkat yang mana pada tahun 1852 terdapat 17.285 penduduk Eropa bermukim di Jawa dan 4.382 orang Eropa di luarnya. Terhitung sejak tahun 1900 sudah terdapat 62.477 orang Eropa di Jawa serta 13.356 orang di luarnya. Secara sederhana, bisa dikatakan bahwa meluasnya tanah jajahan yang dikuasai terlihat sebagai sebuah peluang yang baik untuk kedatangan orang-orang Eropa tersebut. Dua dekade sebelum itu, pada tahun 1870 perkebunan-perkebunan mulai dibuka, hal ini ditunjang oleh dibukanya Terusan Suez oleh Ferdinand de Lesseps pada tahun 1869. Belanda tak mau ketinggalan dalam mendorong masuknya kapital swasta yang besar (dengan kebebasan terbatas) serta membawa mereka untuk melakukan penaklukan efektif di pulau-pulau luar Jawa.

Jauh sebelum itu terjadi, sejak zaman VOC, para lelaki Eropa didukung untuk melakukan hubungan dengan wanita Asia ataupun pribumi dengan tujuan pembentukan masyarakat yang mantap di Kepulauan Nusantara. Biasanya para wanita itu adalah budak belian yang didapatkan dari pasar-pasar budak di Asia sementara terjadi pembatasan migrasi wanita Eropa ke Nusantara, konsekuensinya adalah : 1. Memberi kewarganegaraan dari suami/ayah yang orang Eropa kepada si istri Asia/pribumi serta anak-anaknya, 2. Apabila si istri non-Eropa tadi enggan menerima keimanan Kristen tentunya akan terjadi pergundikan. Jelas inilah yang melahirkan sebuah identitas komunitas terpisah, entah dari kejadian perkawinan ataupun pergundikan, maka terciptalah masyarakat Indo-Eropa yang mana pernikahan lelaki Eropa dan perempuan Asia (atau non-Eropa lainya) merupakan faktor utama pembentuknya. Pernikahan antara lelaki pribumi dengan wanita Eropa memang sangat jarang terjadi, terkecuali di Sulawesi Utara maupun Maluku mungkin seringkali ditemukan kejadian pernikahan tersebut.

Memelihara wanita dengan tanpa hubungan nikah itu menyebabkan sebuah pergeseran yang juga membuat sebuah penggunaan baru bagi gelar ‘Nyai’. Istilah ini juga terkadang disebut dengan ‘Injey’ seperti dalam laporan Rijckloff van Goens dalam menyebutkan sekelompok perempuan setengah baya yang bertanggungjawab menjaga keamanan raja dan para selir di luar istana Mataram pada tahun 1666. Penyematan kata Nyai – biasanya disandingkan dengan gelar Kyai untuk menghormati orang yang lebih tua – selanjutnya merujuk kepada “Pembantu Pribumi” yang berlaku pada awal 1826 seperti pendapat Jean Gelman Taylor. Seorang Nyai pada faktanya bukan hanya dari kalangan pribumi (utamanya Jawa), karena ras lainnya seperti wanita Tionghoa ataupun Jepang juga dapat menjadi seorang ‘Nyai’. Mereka bisa dipilih dari kalangan kuli-kuli perkebunan yang akan membuat para pengusaha perkebunan, ‘Hoofdadministrateur’ (manajer) dan asisten Eropa menjadi betah selain karena pertimbangan bahwa kondisi kehidupan perintis (membuka hutan untuk ditanami menjadi perkebunan) tidak cocok bagi wanita Eropa. Ditambah lagi sebuah peraturan yang menetapkan larangan perkawinan kepada para pegawai perusahaan perkebunan sampai setidaknya mereka mengabdi selama enam tahun. Para ‘Nyai’ ini hampir tidak memiliki hak apa-apa, termasuk pada posisinya. Mereka bisa ditinggalkan kapanpun tanpa bekal apapun, bahkan ada pula anak-anak hasil hubungan itu dititipkan kepada panti asuhan, sama mudahnya dengan si ayah Eropa – jika berkenan – mengambil anak-anaknya didapat dari ‘Nyai’-nya.

Terdapat sekilas kisah seorang ‘Nyai’ yang bernama Lamira, wanita kelahiran Surabaya tahun 1853. Ia beribu seorang Jawa dan ayahnya dari kalangan Mardijker (peranakan portugis yang masih bisa berbahasa Portugis). Kisah Lamira memang sangat unik, mengingat dirinya adalah seorang keturunan peranakan Eropa, adapun memang kita ketahui juga bahwa terdapat seorang ‘Nyai’ Jepang namun lumrahnya wanita Jepang itu diambil dari pelacuran terdekat di suatu kota. Lamira bertemu dengan Johannes, seorang Indo-Eropa yang bekerja sebagai seorang Juru Sita di Kediri, Jawa Timur. Johannes kemudian menjadikan Lamira sebagai ‘Nyai’ dan hidup layaknya suami-istri. Mereka dikaruniai empat orang anak. Pada tahun 1881 Johannes meninggal dunia. Anak-anak mereka diadopsi oleh keluarga Johannes sehingga mendapat hak seperti orang Eropa. Lamira kemudian menikah dengan seorang Eropa dan pergi ke Belanda, tempat ia menutup usia pada umur 105 tahun di Den Haag. Menarik sekali kisah Lamira ini, di dalamnya mengungkapkan beberapa komponen penting yakni mengenai dirinya sebagai keturunan Indo-Eropa, kehidupannya sebagai ‘suami-istri’ yang menghasilkan banyak buah hati, dan nasib baik anak-anaknya serta akhir hidupnya. Namun mengapa seorang Indo bisa menjadi ‘Nyai’ yang tak lebih seperti gundik itu ? Tentunya masalah ekonomi yang tak pernah lekang pada komunitas manapun di Hindia Belanda. Jelasnya migrasi para wanita Eropa yang kian meningkat sejak 1890 serta secara pasti para Eropa ‘totok’ segera membentuk lapisan paling atas di masyarakat kolonial, inilah masa-masa dimana para Indo-Eropa “terproletarkan”, hingga kemudian pemerintah Hindia Belanda membentuk komisi tahun 1902 untuk menyelidiki “pemiskinan” golongan Indo. Faktanya, komisi itu hanya bekerja untuk mengamati kaum Eropa totok yang miskin, kaum Indo nampaknya sedikit banyak telah – meskipun tidak secara sempurna – terkena stigma sebagai bagian dari ‘Inlander’ dan cenderung diabaikan.

Lelaki Belanda dengan 'Nyai' dan anaknya
Sumber : http://historia.id/img/foto_berita/659452Njai.jpg

3. Tersingkir ? : Migrasi Jawa ke Suriname , Kaledonia Baru, hingga Kepulauan Kokos

Saat kaum Indo termarjinalkan akibat kedatangan orang-orang Eropa totok, tentunya itu tidak lebih baik bagi penduduk pribumi. Ketika tahun 1890 dimulai, sebuah perusahaan yang didirikan oleh Raja Willem I dari Belanda sejak 1824 bernama ‘Nederlandsche Handel-Maatschappij’ (NHM), secara kebahasaan dapat diarikan sebagai “Perkumpulan Dagang Belanda”, mengambilalih perusahaan yang didirikan pada tahun 1754 oleh Maria de La Jaille yakni Marienburg (lahan yang begitu luas bahkan menjadikannya sebagai sebuah pabrik serta desa), NHM mulai mempertimbangkan penempatan kuli kontrak dari Jawa ke Suriname. Mengingat NHM sebagai sebuah perusahaan besar yang tidak sekadar mengurusi masalah pertanian-perkebunan, tetapi juga dalam bidang perdagangan, maka usaha pengangkutan pun turut bergerak. Pemindahan para kuli kontrak Jawa ke Suriname merupakan peran langsung dari NHM, tangga 9 Agustus di tahun yang sama para kuli kontrak Jawa tiba di sana.

Kuli kontrak ini kebanyakan berasal dari wilayah Jawa Tengah maupun Jawa Timur, kala itu mereka berangkat dari tiga titik utama pemberangkatan yang berada di Batavia, Tanjung Priok, dan Semarang. Di titik-titik pemberangkatan tersebut, para kuli kontrak Jawa beserta keluarga mereka menunggu keberangkatan sembari diinspeksi, diregistrasi, serta pastinya ialah menandatangani kontrak. Pemberangkatan pertama yang menjadi sebuah percobaan dianggap berhasil, rekrutmen ditetapkan sejak 1894 bagi orang-orang pribumi Jawa. Tidak semua rombongan yang datang secara berangsur itu bekerja di perkebunan. Kelompok pemberangkatan tahun 1904 yang terdiri dari 77 orang ditugaskan untuk membangun rel kereta api kolonial. Ada pula yang bekerja di perusahaan bauksit yang terletak di Moengo utamanya pada masa Perang Dunia I berlangsung – tentunya negeri seperti Belanda bersikap ‘netral’ dalam perang besar itu.

Pemberangkatan orang-orang Jawa sebagai kuli kontrak – seperti yang sangat populer pastinya – ke Suriname dapat dibilang telah berubah sebagai pola migrasi. Kedatangan mereka sejak 1890 hingga nanti pada tahun 1939, hampir menyentuh angka 33.000 imigran dari berbagai macam daerah (termasuk orang Sunda) di Jawa Barat, Semarang, dan Surabaya yang diberangkatkan dari Hindia Belanda ; secara umum mereka tetap dikenal sebagai orang-orang ‘Jawa’ dengan menilik dari pulau asalnya. Dalam memperkuat identitas mereka, para orang Jawa ini mengorganisasi diri pada tahun 1918 dalam perkumpulan yang bernama ‘Tjintoko Moeljo’. Kesadaran atas identitas mereka, serta pentingnya untuk mengaktualisasi diri demi kemajuan tidak lepas dari kondisi yang mereka pelajari atas sejarah Suriname. Kedatangan VOC di Suriname telah terjadi sejak sejak tahun 1602, tahun 1863 berlakulah abolisi perbudakan, adanya abolisi ini memberi faktor yang terkoeksistensi dengan kemajuan kapital Hindia Belanda sehingga kedatangan orang Jawa sebenarnya untuk mengisi gap yang tertinggal dari pembebasan budak.

Tanda-tanda kebangkitan dalam membela identitas, termasuk diantarnya untuk masalah religi, terjadi pada tahun 1932 saat berdiri sebuah Islam. Uniknya adalah terdapat perbedaan soal kiblat bagi masyarakat Jawa di Suriname kala itu. Masyarakat Jawa-Muslim Suriname terbagi atas dua kelompok yaitu ‘Wong Madhep Ngulon’ (Orang yang Berkiblat ke Barat) dan ‘Wong Madhep Ngetan’ (Orang yang Berkiblat ke Timur), ini terjadi saat para imigran membangun masjid di Suriname dengan menghadap barat seperti kala mereka hidup di Jawa, padahal longitudinal Suriname menunjukkan keberadaan Mekkah (sebagai kiblat) di timur. Sejak tahun 1932, masyarakat Jawa mulai menyadari bahwa Kakbah di Mekkah pasti berada di timur, perkumpulan yang berperan dalam hal ini adalah ‘Sahabatul Islam’ yang dipimpin oleh Pak Samsi. Untuk mereka yang mengubah kiblat ke timur mulai teridentifikasi sebagai kalangan yang lebih ortodoks dalam beragama, dan yang menghadap barat cenderung dianggap tradisionalis. “....Meski demikian, semua hidup rukun,” ujar Angelic Caroline Alihusain-del Castilho yang pernah menjabat sebagai Duta Besar Suriname di Indonesia pada tahun 2010.

Selain Suriname, masyarakat Jawa juga terdapat di Kaledonia Baru, yakni sebuah wilayah jajahan Perancis di sebelah timur Australia dan berada di sebelah utara Selandia Baru. Masyarakat Jawa ini juga didatangkan sebagai para buruh perkebunan dan pertambangan. Sebelum Perang Dunia II pecah, Kaledonia Baru mengalami kekurangan pekerja di tambang Nikel dan sektor kopi. Ada sekitar lebih dari 7000 orang yang datang sebagai kuli kontrak selama lima tahun. Keturunan mereka saat ini banyak menuturkan bahasa Prancis. Keberadaan mereka di Kaledonia Baru tidak seterkenal dengan orang Jawa di Suriname, hal ini juga terjadi dengan komunitas Jawa lainnya di Curacao sebelah utara Venezuela yang terletak di Karibia sebagai wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Salah satu kawasan di luar Hindia Belanda yang terdekat dengan Pulau Jawa dan menjadi tempat migrasi ‘Wong Jowo’ ialah di Kepulauan Kokos-Keeling sebelah barat pulau Christmas, wilayah Australia di sebelah barat daya pulau Jawa, tibanya mereka di kepulauan ini juga minim dari peran kolonial Belanda. Orang Jawa tiba di Kokos ketika Alexander Hare, seorang petualang Inggris membawa harem dan budak untuk bekerja di sektor perkebunan kelapa dan kopra pada tahun 1826. Masyarakat Jawa Kokos identik dengan keagamaan Islam-Sunni serta menjadi satu-satunya wlayah Australia yang memiliki bendera lambang bulan sabit.

Salah satu kedatangan orang Jawa di Paramaribo, Suriname tahun 1932
Sumber : http://alphaamirrachman.blogspot.co.id/2011/02/tracing-life-history-of-javanese.html


4. Penutup 

Melihat kembali dua kisah utama di atas, identitas yang ke-Eropa-an dilihat secara paralel dengan masyarakat Jawa pribumi. Kita dapat memaknai bahwasannya kedatangan kaum Eropa Totok yang signifikan terjadi pada tahun 1890 tidak berarti mengganti posisi kaum pribumi ; jumlah orang Eropa yang masuk tetap lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah prbumi. Namun uniknya, usaha Eropanisasi ini ikut memarjinalkan sebuah kelas yang meski tidak asli namun mempresentasikan ‘Eropa’, yaitu kaum Indo-Eropa. Padahal, pembentukan identitas Indo-Eropa telah terjadi sejak masa VOC, hal ini menunjukkan adanya usaha arogansi di tengah lingkup kaum Eropa itu sendiri, mengingat usaha pembauran merupakan langkah yang dianggap akan membangun masyarakat permanen di tanah jajahan. Keluarnya orang-orang Jawa ke luar Hindia Belanda sesungguhnya adalah eksploitasi manusia bumiputera untuk kelangsungan dominasi kapital kolonial. Singkatnya, sesedikit apapun kaum Eropa yang datang di era ini tentu akan mengisi kelas pertama dalam strata sosial, sedangkan bagi sejumlah pribumi yang lebih besar lagi keluar akibat desakan sistem kolonial hanya menempati status proletar di perkebunan atau pertambangan milik para penjajah. Kaum Indo bisa saja ‘terproletarkan’, namun tidak akan sedemikian direndahkan layaknya pribumi. Sungguh rugi bangsa kita yang telah merdeka ini, apabila rakyat Indonesia tak jadi ‘tuan’ atas segala hajat hidup berbangsa ; jangan pula malah menjadi ‘raja’ atas sesama saudara sebangsanya demi kepentingan asing.

Sumber 

“Nenek Moyang Kaum Indo” dalam Kompas 8 September 2010.

“Suriname hingga Kepulauan Kokos”, dalam Kompas 9 Agustus 2010.

Allen, Pamela, “Mulih nDjowo: Repatriation and Nostalgia for Home Among the Javanese of Suriname,” dalam The Indonesian Studies Working Papers University of Sidney No. 16 July 2013.

Hellwig, Tineke, Citra Kaum Perempuan di Hindia Belanda, Jakarta : Yayasan Obor, 2007.

Author : Arafah Pramasto
Co-Author : Sapta Anugrah


Comments