Saturday, October 22, 2016

Tentang ‘Si Tetangga’ Negeri Kita : Wawasan Kelautan dan Masalah Konfrontasi dengan Malaysia

Tentang ‘Si Tetangga’ Negeri Kita : Wawasan Kelautan dan Masalah Konfrontasi dengan Malaysia 

1. Pendahuluan

Ada pepatah “tak kenal maka tak sayang”,  lalu bagaimana yang telah lama ‘kenal’ dan ternyata tidak juga begitu ‘sayang’ ? Demikian itu dua negeri satu rumpun Melayu di Asia Tenggara ini ; Indonesia dan Malaysia. Semenanjung Malaya hanya dibelah selat Malaka dari Pulau Sumatera, pulau yang kaya di barat Indonesia. Serawak dan Sabah tepat berada di sebelah utara Kalimantan, berbatasan darat dengan Indonesia di selatannya. Rumpun etnis / ras keduanya secara dominan adalah Melayu, Islam menjadi agama mayoritas di kedua negara itu. Dalam sisi demografi keagamaan, keduanya memiliki minoritas yang juga beragam. Sedikit banyak, meski tak berarati tanpa kemungkinan adanya kebingungan, bahasa Melayu dan Indonesia dapat saling dimengerti oleh kedua pihak. Songkok yang menjadi identitas nasional Indonesia, turut dipakai oleh orang-orang Malaysia – bahkan kelengkapan pakaian ini awalnya dipopulerkan oleh para buruh Melayu. Saat Kerajaan Sriwijaya muncul berkembang, beberapa wilayah Malaysia turut menjadi bagiannya. Keris yang dikenal sebagai senjata tradisional asli Jawa, juga terselip dalam pakaian bangsawan-bangsawan di Semenanjung Malaya, hendak apa dikata, Kerajaan Majapahit yang hegemonis membawa seni pembuatan senjata itu sampai ke wilayah Melayu di Filipina (‘Sundang’ adalah senjata tradisional orang Filipina-Melayu Muslim yang diturunkan dari pakem keris), bagaimana mungkin orang Malaysia tidak menganggap keris sebagai ‘milik’ mereka juga ? 

Ketika dua bangsa dengan berbagai keidentikan yang sama itu berbagi sejarah, beragam akibat belum tentu selalu baik, setidaknya itu yang dapat kita simpulkan sementara ini. Inilah kisah Republik Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia yang secara fisik memiliki panjang garis pantai mencapai 81.000 km dengan jumlah pulau mencapai lebih dari 17.500 pulau. Masalah ‘bertetangga’ Indonesia dengan negara serumpunnya ibarat sebuah bom waktu, meski tak besar namun ketika meledak akan ikut membakar semangat juang rakyat demi identitas mereka, setidaknya melalui jargon-jargon atas konfrontasi yang akan dihadapi, istilah ‘Ganyang Malaysia’ kembali populer pasca Dwikora ; diksi yang terlontar dengan semangat menggebu. Enam tahun silam, masalah dengan Si Tetangga sempat merebak, ada salah satu televisi swasta yang cukup intens mengulas masalah kedua negara dengan cara yang dianggap ‘Beda’. Tendensi anti-Malaysia (bagi Indonesia) ataupun anti-Indonesia (bagi Malaysia) kemudian tersebar. Gagasan ini juga turut eksis pada perhelatan yang mestinya menjunjung tinggi sportifitas dan persahabatan. Inilah bom waktu tersebut  yang tidak akan mampu mengingkari kedekatan kedua negara itu.

Salah satu demonstrasi Anti-Malaysia
Sumber : http://reportasesolo.blogspot.co.id/2010/08/ri-siap-perang-lawan-malaysia.html

2. Perkembangan Wawasan Kelautan Indonesia Hingga Masalah Adu Klaim

Sepanjang kesejarahannya, wilayah perairan Indonesia berubah-ubah luasnya sesuai dengan  rezim aturan yang berlaku pada masanya. Pengkajian ini adalah dasar awal yang amat penting bagi publik Indonesia. Di masa Kolonial Belanda, berlaku ketentuan ‘Teretoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie’ atau yang disingkat TZMKO pada tahun 1939. Prinsip dari Ordonantie ini ialah Mare Liberum / ‘Freedom of The Sea’ atau Asas Kemerdekaan Laut yang dicetuskan oleh seorang janius hukum yang dikenal pula sebagai Bapak Hukum Internasional asal Belanda bernama Hugo Grotius (1604). Dengan TZMKO tersebut wilayah perairan teritorial milik Indonesia hanya diukur 3 mil laut dari setiap pulau yang ada. Akibatnya, kepulauan Indonesia dikelilingi dan dipisahkan oleh wilayah laut bebas. Dengan ketentuan yang sama masih diberlakukan saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, total luas wilayahnya mencapai 100.000 km2. Pemerintah Indonesia mendeklarasikan Wawasan Nusantara yang dikenal sebagai ‘Deklarasi Djuanda’, di dalamnya ditetapkan kawasan perairan bagian dalam kepulauan Indonesia otomatis menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia, sementara ketentuan pengukuran 3 mil dari garis pantai setiap pulau diganti menjadi 12 mil. Penetapan Zona Ekonomi Eksklusif yang cakupannya mencapai 200 mil dari garis pantai setiap pulau ditetapkan kewenangan sebatas mengelola dan memelihara kakayaan alam saja, sementara dalam jarak 12 mil itu terdapat kedaulatan penuh di daratan, perairan wilayah dan bahkan terhadap tanah di bawah permukaan air dan ruang udara yang ada di atasnya, hak-hak tersebut dinamakan ‘Sovereign Rights’. Wawasan Nusantara Deklarasi Djuanda diterima menjadi bagian konvensi hukum laut internasional hasil Konferensi PBB Tentang Hukum Laut Yang Ketiga.

Bagaimana dengan Malaysia, tetangga kita yang serumpun itu ? Meskipun negeri jiran ini menjadi anggota Konferensi PBB Tentang Hukum Laut Yang Ketiga, namun setelah kemenangan klaim atas Pulau Sipadan dan Ligitan, Malaysia kian jumawa atas negara tetangganya. Titik kerentanan dalam pelanggaran perbatasan terletak pada klaim masing-masing negara, sebagaimana Malaysia berpatokan kepada Peta tahun 1979. Perundingan-perundingan antara Indonesia dan Malaysia telah dilakukan sejak tahun 1969. Terkait dengan perbatasan RI-Malaysia, sejumlah wilayah perairan yang pernah menjadi sengketa diantaranya adalah batas ZEE untuk segmen Selat Malaka ; batas laut wilayah RI-Malaysia untuk Segmen Selat Malaka Selatan ; batas laut wilayah di Segmen Selat Singapura meliputi wilayah perairan seputar Pulau Batam, Bintan, dan Johor (Malaysia) ; Batas ZEE Indonesia-Malaysia untuk Segmen Laut Cina Selatan ; dan batas laut wilayah, ZEE, serta landas kontinen di Semen Laut Sulawesi. Tetapi dengan kemenangan klaim Sipadan-Ligitan, Malaysia kian percaya diri dan berkeras untuk tetap berpatokan pada peta wilayah yang dibuatnya sendiri tahun 1979 itu ; di dalamnya ikut “diintegrasikan” (baca : dicaplok) beberapa wilayah perairan Indonesia seperti Perairan Ambalat dan sekitar Pulau Bintan (sebuah klaim sepihak / unilateral).

TZMKO 1939Sumber : http://miracle-biebs.blogspot.co.id/2012/05/tzmko-1939-dan-deklarasi-djuanda-1957.html

3. Dwikora-Konfrontasi : Cermin Sejarah Bagi Indonesia

Mungkin telah banyak yang melupakan bahwa dalam persidangan BPUPKI, mayoritas suara (39 dari 66 anggota yang hadir) menyetujui batas teritorial negara Indonesia akan juga meliputi Singapura dan Malaysia. Tentang hal ini, Bung Karno memberitahukan ada tiga orang utusan pemuda Malaya dan Syonanto (Singapura), Letnan Kolonel Abdullah Ibrahim yang meminta agar Malaya dimasukkan dalam daerah Indonesia. Lantas ia kemukakan, “Kecuali daripada itu Tuan-Tuan yang terhormat, kecuali keyakinan saya, bahwa rakyat Malaya sendiri merasa dirinya bangsa Indonesia, merasa dirinya bertanah air Indonesia, merasa dirinya bersatu dengan kita, kecuali daripada itu saya berkata, bahwa akan ada bahaya yang akan mengatakan bahwa saya ini imperialis; bahwa Indonesia tidak akan bisa kuat dan selamat, jikalau tidak seluruh selat Malaka di tangan kita dan musuh misalnya menguasai pantai timur daripada selat Malaka itu, maka berarti keselamatan Indonesia adalah terancam”. Kedatangan utusan Malaya memperlihatkan bahwa Indonesia menjadi ukuran besar-kecilnya bangsa ini di mata tetangganya kala itu.

Eskalasi ketegangan Indonesia-Malaysia terjadi di ‘Usia Remaja’ republik ini, tatkala tendensi skeptis terhadap negara-negara Barat meningkat ; secara khusus saat Amerika Serikat menunjukkan dukungannya kepada Belanda dalam masalah Irian Barat. Apalagi tatkala telah ada kesepakatan tiga pihak yakni Malaysia, Indonesia, dan Filipina saat ada rencana pembetukan Federasi Malaysia di Malaya untuk usaha dekolonisasi melalui sebuah referendum yang diorganisasi oleh PBB. Tapi sebelum hasil referendum diumumkan, pembentukan federasi itu telah diresmikan pada tanggal 16 September 1963, sesuatu yang dianggap Indonesia sebagai bukti rencana Nekolim agar dapat terus menerus mengangkangi Asia Tenggara.

Istilah ‘konfrontasi’ dipopulerkan oleh Menteri Luar Negeri Soebandrio pada 20 Januari 1963. Sikap bermusuhan terhadap Malaysia dipertegas oleh presiden Sukarno lewat diumumkannya perintah Dwi Komando Rakyat (Dwikora) pada 3 Mei 1963. Isinya, disamping  perintah untuk memperkuat ketahanan revolusi Indonesia, seluruh rakyat juga diperintahkan membantu perjuangan rakyat Malaya, Singapura, Serawak, dan Sabah untuk menghancurkan Malaysia. Indonesia menganggap pembentukan Federasi Malaysia yang didalangi Inggris merupakan upaya Nekolim (Neokolonialisme dan Imperialisme) dalam membentuk negara boneka. Istilah “Ganyang Malaysia” dilahirkan oleh Presiden Sukarno yang sangat gusar ketika dalam demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur pada 17 Desember 1963, para demonstran menyerbu gedung KBRI, merobek-robek foto presiden pertama RI itu, dan membawa lambang Garuda Pancasila ke hadapan PM Malaysia Tunku Abdul Rahman yang dipaksa menginjak lambang negara RI tersebut. Maka murkalah Presiden Sukarno dalam pidatonya :

“Kalau kita lapar itu biasa. Kalau kita malu, itu juga biasa. Namun, kalau kita lapar dan malu itu karena Malaysia, kurang ajar ! Kerahkan pasukan ke Kalimantan, hajar cecunguk Malayan itu ! Pukul dan sikat, jangan sampai tanah dan udara kita diinjak-injak Malaysian keparat itu.”

“Doakan aku, aku akan berangkat ke medan juang sebagai patriot bangsa, sebagai martir bangsa, dan sebagai peluru bangsa yang tak mau diinjak-injak harga dirinya.”

“Serukan, serukan ke seluruh pelosok negeri bahwa kita akan bersatu untuk melawan kehinaan ini. Kita akan membalas perlakuan ini dan kita tunjukkan bahwa kita masih memiliki gigi yang kuat dan juga masih memiliki martabat.”

“Yoo....ayooo... kita ganyang. Ganyang Malaysia ! Ganyang Malaysia ! Bulatkan tekad. Semangat baja. Peluru kita banyak. Nyawa kita banyak. Bila perlu ‘satoe-satoe.”

Secara militer, konfrontasi ini disebut sebagai ‘undeclared war’, ini dikarenakan perang terjadi tanpa pernah didahului pernyataan perang. Malaysia dibantu oleh Inggris serta sekutu-sekutunya yang terdiri dari Australia dan Selandia Baru. Penepatan posisi dan jumlah pihak Inggris dkk., adalah 10.000 anggota di Semenanjung Malaya dan 17.000 di Kalimantan. Indonesia melakukan perang kecil-kecilan (‘skirmishes’) di sepanjang perbatasan Kalimantan, dan melakukan penyusupan sukarelawan Indonesia ke Semenanjung Malaya. Konfrontasi selesai waktu Presiden Suharto menggantikan Preside Sukarno. Indonesia menderita korban yang lebih besar dibandingkan dengan pihak Malaysia-Inggris ; 590 orang tewas sedangkan musuh kehilangan 114 jiwa. Suatu kehilangan yang sama menyakitkannya dengan kekalahan Indonesia dalam kasus Sipadan-Ligitan tahun 2002 saat satu hakim yang memenangkan dalih kita sedangkan 16 hakim lainnya menolak pembuktian sahih kepemilikan Indonesia atas dua pulau itu.

Kartunisasi Konfrontasi Indonesia-MalaysiaSumber : http://www.nzhistory.net.nz/media/photo/holyoake-cartoon-nz-forces-in-asia

4. Penutup

Indonesia merupakan sebuah negara yang bisa berbangga diri sembari menunjuk dadanya jika ada yang bertanya tentang hakikat perjuangan dengan pengorbanan tanpa mengemis ; kita merdeka dengan merebut dan bukan ‘diberi’. Apabila terbesit keinginan untuk menyikapi pelecehan internasional dengan sikap “nrimo”, itu bukanlah sifat orang Indonesia. Agresi antar-bangsa tak patut pula kita puji. Dalam masa Dwikora, Indonesia yang mengakui kemerdekaan untuk semua bangsa justru melakukan penyusupan ke wilayah konfederasi yang ditentangnya. Sebuah insiden yang akan diingat tentu dua Marinir Indonesia, Harun dan Usman, Presiden Suharto yang mengirim utusan untuk meminta keringanan hukuman gagal menyelamatkan kedua ‘Pahlawan’ itu : terlepas dari alasan mereka tertangkap, mereka adalah orang Indonesia yang – mungkin karena terkooptasi oleh jiwa revolusioner yang menggelora kala itu – enggan tanah airnya diacuhkan dan direndahkan dalam pergaulan internasional. Jika kecintaan kepada negara dicurahkan dengan sekadar menghujat, bukan kepahlawanan yang akan muncul, tetapi hanya menjadi kemarahan tanpa makna karena akar sejarah yang kerap dilupakan.

Kunci untuk permasalahan Indonesia dengan tetangganya yang satu ini ialah melalui dua cara. Pertama, menempatkan ‘Soft Power’ melalui diplomasi intens, sembari menggunakan (opsi) ‘Hard Power’ sebagai sebuah ‘Back Up’ Soft Power / diplomasi ; perpaduan keduanya menjadi sangat vital dalam kemenangan sengketa Irian Barat atas Belanda. Cara selanjutnya, yang kedua, adalah yang “Paling Berat” yaitu dengan memperhatikan wilayah pinggiran sebagai bentuk penolakan pada “Denasionalisme”, pemerintah harus bekerja keras dalam hal ini. Dua tahun silam sempat terdengar kabar mengejutkan di wilayah perbatasan. Dikabarkan ribuan warga Indonesia yang berdomisili di Kecamatan Lumbias Ogong, Nunukan, Kalimantan Utara, telah berpindah status kewarganegaraan, eksodus ke negara bagian Sabah. Berita lainnya adalah diantara mereka yang masih tinggal juga memiliki KTP ganda (Indonesia dan Malaysia), penyebanya adalah faktor ekonomi, kesehatan, dan pendidikan yang tak terlayani dengan baik (di negeri sendiri). Jika informasi ini benar, sulit dibantah bahwa pemerintah telah gagal menjalankan amanat konstitusi, khususnya terkait pernyataan dalam pembukaan UUD 1945, “...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa..” Disamping dalam tinjauan ideologis itu, tak sepatutnya pula kita berang secara kelewatan pada apa yang katanya dilakukan oleh warga di sana, karena mereka harus berpikir realistis-pragmatis yang dihadapkan pula pada kebutuhan sehari-hari. Demikian itu adalah postulat sosial kontemporer yang menempatkan aspek kesejahteraan sosial menjadi faktor paling menentukan dalam membangun kesadaran nasionalisme, jika ini terabai maka tumbuhlah semangat denasionalisme tersebut.


Sumber

“Malaysia Klaim Beberapa Wilayah RI”, Kompas 29 Agustus 2010. 

Ida, Laode, “Pengabaian Wilayah Pinggiran dan Denasionalisme”, dalam Sumatera Ekspres 24 November 2014.

Pudjomartono, Susanto, “Ganyang Malaysia ?”, dalam Kompas 8 September 2010.

Author : Arafah Pramasto
Co-Author : Sapta Anugrah