Saturday, November 26, 2016

Pengayom Warga Negara : Sejarah dan Idealisme Integritas POLRI


1. Pendahuluan

Keamanan adalah situasi yang mewakili perasaan (emosi) ‘aman’ yang mana pada itu diwakili oleh ketenteraman, keselarasan, serta ketertataan dalam kehidupan sosial. Mengingat manusia kerap kali melakukan berbagai macam pelanggaran terhadap hukum-hukum yang berlaku sebagai sebuah instrumen yang ditetapkan untuk menjaga keamanan, instrumen lain yang perlu diciptakan sebagai komponen di dalam masyarakat juga harus dibentuk. Konkretnya, pada masa kini kita memiliki aturan-aturan dalam tata kehidupan sehari-hari yang tidak boleh dilanggar, dan kita mematuhinya sebagai ‘hukum’. Memang, sistem hukum terbilang kompleks dan akan sangat berpanjang lebar apabila kita menyebutkan satu per satu komponen bersama alurnya. Maka, keamanan itu sendiri, dalam sistem pemerintahan yang kini berlaku di Indonesia tidak akan lepas dari sebuah pranata umum sipil yang menjaga keamanan dan ketertiban. Hakikatnya cita-cita besar yang dilindungi oleh institusi ini ialah demi terlindungnya kondusifitas kehidupan masyarakat agar Indonesia dapat menjadi sebuah negara makmur. Institusi tersebut adalah KePolisi an Republik Indonesia (POLRI).

Dalam pandangan masyarakat umum, kedudukan Polisi  tiada dapat disangkal sebagai sebuah profesi yang mulia. Tanpa harus mengkaji lebih dalam secara esensi regulasi mengenai wewenang Polisi  secara tekstual, masyarakat mengerti bahwa Polisi  adalah para penjaga keamanan dan pengayom kehidupan sosial kemasyarakatan yang resmi di bawah pemerintah. Jauh lebih mendasar lagi, di tengah kehidupan awam, kita akan menemukan kesan prestise komunal pada prestise Polisi . Seorang pemuda yang memasuki kedinasan profesi ini memiliki nilai lebih, apalagi bagi orang tuanya ; begitupun untuk diambil sebagai menantu. Wanita yang menjalani profesi sebagai Polisi  – disebut polwan – memiliki kewibawaan yang mendampingi sisi femininnya, tentu tak sembarang pemuda berani mempersunting seorang polwan. Atau bahkan, pada saat yang krusial bagi seorang pengendara bermotor yang menyadari kekurangan dalam kelengkapan berkendaranya, ia akan memilih untuk berputar haluan apabila harus berhadapan dengan Polisi  yang sedang berjaga di jalan raya. Realitas sosial tersebut menjadi sebuah urgensi yang bukan berarti secara terus menerus ‘menelanjangi’ profesi Polisi  dengan kritikan pedas, namun semua ini akan lebih memiliki kontribusi positif apabila kita sadar untuk mempelajari sejarah kepolisian untuk menambah wawasan kita tentang bagaimana akar sejarah terbentuknya kePolisi an di Indonesia serta idealisme yang melekat pada profesi itu.

Pengkajian atas kemunculan dan keberadaan profesi Polisi  ini tidak lain adalah agar kita tidak ‘lupa’apalagi ‘sering lupa’ – biasanya disebut ‘pikun’ – pada kisah-kisah penting di masa silam. Faktanya saat ini, masyarakat kita bukan hanya ‘lupa pada sejarah’, namun ‘sering lupa pada sejarah’, sehingga dapat dikatakan bahwa fenomena masa kini kerap menunjukkan ‘kepikunan pada sejarah.’ Dalam tinjauan medis, menurut Fiaza Yuniati (Dosen Pengajar Poltekes Palembang dan Mahasiswa S3 Universitas Indonesia) pikun disebut sebagai ‘Subjective Memory Complain’ dengan ciri-ciri kesulitan mengingat serta identik dengan sifat pelupa. Jelasnya, gejala pikun pada sejarah ini tentunya sangat tidak baik. Pengkajian mengenai sejarah POLRI ini diharapkan mampu untuk menjadi pencerahan kepada orang-orang yang kerap menghujat institusi negara tersebut. Pada sisi lainnya, diharapkan akan menjadi sebuah motivasi positif seumpama terdapat beberapa oknum yang melalaikan wewenang dan tidak total dalam pengabdiannya sebagai petugas kepolisian – apalagi untuk yang tidak bertindak profesional – semoga memberi semangat pembenahan reflektif melalui tulisan ini.

2. Alat Kolonial : Awal Mula Pembentukan

Pembentukan Polisi pertama kali terjadi pada masa pendudukan VOC atas Batavia di bawah pimpinan Walikota Jenderal Pieter Both, kebutuhan memelihara ketentraman dan ketertiban penduduk sangat diperlukan karena  Kota Batavia sedang mendapat serangan secara sporadis baik dari penduduk lokal maupun tentara Inggris sehingga terjadi peningkatan terhadap gangguan ketenteraman dan keamanan. Untuk menyikapi hal tersebut maka dibentuklah ‘Bailluw’, semacam Polisi  yang merangkap Jaksa dan Hakim yang bertugas menangani perselisihan hukum yang terjadi antara VOC dengan warga serta menjaga ketertiban dan ketenteraman warga. Kemudian pada masa kepemimpinan Raffles, dikembangkanlah Bailluw dengan dibentuk Satuan lainnya yang disebut ‘Bestuurs Politie’ atau ‘Polisi  Pamong Praja’ tugasnya ialah membantu Pemerintah di Tingkat Kawedanan yang bertugas menjaga ketertiban dan ketenteraman serta keamanan warga.


Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti Veldpolitie (Polisi Lapangan), Standspolitie (Polisi Kota), Culturpolitie (Polisi Pertanian), Bestuurspolitie (Polisi Pamong Praja), dan lain-lain. Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897. Struktur kepolisian modern yang terbentuk pada tahun 1897, disebut oleh Marieke Bloembergen sebagai sebuah ‘produk ketakutan dan kepedulian’ : ketakutan masyarakat Eropa sejak 1870 yang mulai menyadari adanya perubahan cepat yang terjadi di dalam masyarakat pribumi sekitar mereka ; sedangkan kepedulian yang dimaksud ialah tatkala pada 1900 pemerintah kolonial yang menerapkan kebijakan etis berkehendak mewujudkan gagasan bahwa urusan keamanan adalah kewajiban negara. 

Dalam tinjauan struktur pemerintahan kolonial, kepolisian berada di bawah Departement van Binnenlandsch Bestuur (Departemen Dalam Negeri). Sebagai penanggung jawab tertinggi atas penjagaan keamanan dan ketertiban umum di wilayah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda adalah ‘Procureur-Generaal’ atau Jaksa Agung pada ‘Hoogerechtshof’ (Mahkamah Agung). Struktur kepolisian Hindia Belanda dibentuk sebagai berikut :

1. Polisi Umum (‘Algemenee Politie’)
Polisi Umum merupakan suatu kesatuan yang khusus disediakan untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kepolisian dengan satuan-satuan sendiri di daerah berpenduduk banyak.

a. Polisi Kota
Polisi Kota terdapat di berbagai kota besar di Hindia Belanda, bukan hanya Batavia, Semarang, dan Surabaya, tetapi juga Medan, Padang, Palembang, Bandung, Yogyakarta, Surakarta, Malang, Makassar, dan beberapa kota besar lainnya.

b. Reserse Daerah (‘Gewestelijke Rechersche’)
Gewestelijke Rechersche atau yang dikenal dengan GR, adalah sebuah dinas yang mempunyai tugas untuk penyelidikan kegiatan politik di daerah-daerah, terutama Jawa dan Madura.

c. Reserse Luar Kota
Di kota-kota besar dibentuk Polisi Kota. Di tempat-tempat pemukiman besar lain – di luar ibukota keresidenan – ditempatkan Polisi Lapangan. Sementara di kota-kota yang terdapat perkebunan asing seperti Teluk Bayur (Sumatera Utara) dan Talang Akar (Sumatera Selatan) ditempatkan Polisi Perkebunan untuk menjaga perkebunan-perkebunan asing di sana.

d. Polisi Pamong Praja
Polisi Pamong Praja merupakan bagian dari organisasi pemerintahan pribumi yang didukung oleh para Kepala Desa, para penjaga malam, dan agen-agen Polisi yang diperbantukan pada pejabat-pejabat Pamong Praja dengan tugas untuk mencegah tindak kejahatan pada wilayah desa.

2. Polisi Bersenjata (‘Gewapende Politie’)

Polisi Bersenjata awalnya dibentuk pada tahun 1912 dengan penempatan satu divisi pada satu daerah region. Setiap detasemennya seukuran dengan sebuah peleton yang dipimpin seorang berpangkat Kapten yang dipilih dari militer.

     Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, pada kepolisian juga diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pada dasarnya pribumi tidak diperkenankan menjabat Hood Agent (Bintara), Inspekteur Van Politie, dan Commisaris Van Politie. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi. Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Pembedaan secara etnisitas ini menunjukkan, meskipun pada waktu itu telah muncul gagasan ‘Etis’ dari pemerintah kolonial yang menginginkan adanya keamanan nasional, namun secara istilah ialah hanya penjagaan terhadap keberlangsungan pengeksploitasian tanah jajahan untuk kepentingan kolonialisme. Melalui penelusuran terhadap akar pembentukan Polisi kolonial tersebut maka telah mencerminkan prioritas keamanan bagi masyarakat keturunan Eropa, dengan sedikit kelakar, bisa diumpamakan jika saja masyarakat Eropa telah merasa sedemikian aman, apakah mungkin kolonialis serakah dan pelit seperti Belanda akan membangun kepolisian untuk menjaga pribumi ?


Lalu bagaimana kinerja dari kepolisian yang dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda tersebut ? Kita bisa mengambil satu contoh saja dari kasus prostitusi di Hindia Belanda. Surabaya merupakan kota terbesar setelah Jakarta serta dikenal sebagai sebuah ‘kota dagang’ di zaman kolonial. Pelacuran pada awalnya berkembang sekitar kurang lebih tiga dekade sebelum dibentuknya cikal bakal kepolisian modern pada masa Hindia Belanda itu. Namun, meski kemudian kepolisian Hindia Belanda terbentuk dan bahkan pada sebuah Kantor Dinas Kepolisian Kota (‘Stadsrecherche’) terdapat bagian ‘Polisi Moral’ (posisinya ialah nomor dua setelah ‘Opsporingsdienst’ / Penyelidikan Kriminal), prostitusi kian mengambil eksistensi pada beberapa wilayah kota Surabaya. Polisi Moral atau ‘ ‘Zedenpolitie’, bertanggungjawab untuk menangani masalah prostitusi, perdagangan manusia, perjudian, eksploitasi anak-anak dan kontrol hotel berikut juga hubungan dengan orang-orang Cina yang mengawasi keadaan imigran dan orang-orang asing. Merebaknya prostitusi di Surabaya pada tahun 1864 tidak lepas dari ramainya pelabuhan Tanjung Perak, kala itu saat sebuah kapal angkutan barang ataupun kapal Angkatan Laut masuk ke pelabuhan, mereka akan segera didekati oleh kapal-kapal kecil yang mengangkut para pelacur. Dengan alasan keamanan, para pelacur itu diizinkan naik ke atas kapal daripada harus membiarkan para awak kapal berkeliaran ke kota untuk melacur. 


Dalam pada tahun 1864, ada sekitar 228 pelacur di kawasan Bandaran, pinggir pelabuhan Tanjung Perak yang diawasi oleh 18 pemilik rumah bordil (angka tersebut masih terlalu kecil dan meragukan). Tahun 1884, pembangunan Stasiun Semut menyebabkan banyak wanita yang terjun ke dunia prostitusi untuk memenuhi hasrat para pekerja konstruksi kereta api dan kemudian tempat itu menjadi kian mapan sebagai sebuah pelacuran. Perkembangan pelacuran selama dua dekade sebelum 1897 tak mampu ditangani oleh ‘Zedenpolitie’ hingga kurang lebih empat dekade selanjutnya yakni pada era 1940-an sebagai puncak ketenaran kawasan ekonomi ‘Kembang Jepun’.

Besarnya kegiatan ekonomi di Kembang Jepun terjadi pada 1908. Hal itu tidak terlepas dari pelabuhan tradisonal yang berada di sana. Tepatnya di bawah Jembatan Merah. Saat itu aktivitas bongkar muat kapal yang membawa berbagai bahan makanan dan pakaian dilakukan di samping Selat Madura. Setelah itu, oleh para pedagang, bahan-bahan tersebut diangkut ke pelabuhan tradisional Kembang Jepun dengan tongkang-tongkang atau perahu-perahu kecil. Pelabuhan tradisional tersebut membuat Kembang Jepun sempat menjadi pusat ekonomi yang legendaris. Banyak kegiatan ekonomi atau jual beli barang dan berbagai tempat hiburan di kawasan tersebut, seperti geisha (sebutan wanita penghibur Jepang) yang khusus didatangkan dari Jepang. ”Saat itu mereka memanggil bos-bos atau pengusaha besar dari atas bangunan yang saat ini masih tersisa,” ujar Dukut Imam Widodo, Sejarawan kota Surabaya. Demikian ini adalah tabel yang menjelaskan perkembangan prostitusi di Surabaya :


Polisi Candu termasuk salah satu bidang yang berada di bawah Kantor Dinas Kepolisian kota yang tugasnya ialah bukan untuk memberantas peredaran Opium / Candu, namun hanya untuk menjamin berjalannya monopoli Candu yang berlaku sejak 1 September 1894, pemerintah Hindia Belanda melakukan sebuah percobaan dalam mendistribusikan Candu di bawah kendali pemerintah. Percobaan tersebut diterapkan di Madura, 12 mil ke timur kota Surabaya. Sebelumnya, Candu bisa dijual oleh penjual ritel berlisensi, karena semakin merebaknya ‘Kecanduan’ pada para pemakainya : suatu akibat dari keinginan mencari untung yang berlebih dari para penjual. Tanggal 1 Januari 1904, monopoli ini diterapkan kepada seluruh Jawa dan Madura ; 1 Januari 1913 ke seluruh Hindia Belanda kecuali Ternate serta Papua barat (baru diterapkan pada tahun 1921). Pemerintah Hindia Belanda berdalih bahwa monopoli ini ditujukan untuk semampu mungkin mengurangi penggunaan Candu, tapi pada kenyataannya peraturan itu hanya merebut posisi para penjual perantara dengan menempatkan sebuah badan pengawas yang bernama ‘Opium Regie’ ; dengan demikian penghasilan Candu secara penuh jatuh ke tangan pemerintah kolonial.

Kepolisian pada era kolonial telah terang pada kita, bahwa mereka memang menjadi alat kolonial. Tan Malaka menyebutkan bahwa institusi kepolisian merupakan salah satu komponen sistem kolonial yang akan selalu menjadi pihak yang mengkhawatirkan gerakan semangat “merah”  kaum Kiri Indonesia : “ Sikap merah kita ini menjadikan cemas dan ketakutan Kaum Modal Belanda, dan kecemasan serta ketakutannya itu membesarkan Laskar, Armada, Polisi, dan resisir.” Pemikiran Tan Malaka menempatkan Polisi sebagai sebuah profesi yang timbul dari ketakutan kolonial atas rakyat pribumi yang memperjuangkan hak-haknya di tanah jajahan.

3. Masa Kemerdekaan dan Kepolisian Nasional

Pada masa ini Jepang membagi wiliyah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi, Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut ‘Sidookaan’ yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi. Bagi Pemerintahan Militer pada masa pendudukan Jepang semua aktifitas diperuntukan untuk pemenangan perang. Khusus di bidang kepolisian kebijakan Pemerintahan Penjajahan Jepang mengarah pada penyelenggaraan keamanan dalam negeri, dengan menekankan pada kegiatan preventif yang dibebankan kepada Kenpetai dan Bagian Spesial yang oleh Jepang disebut ‘Tokko Koto’ yang pada dasarnya adalah Dinas Rahasia Polisi Jepang yang mengemban fungsi intelijen. Urusan kriminal adalah masalah kedua akan tetapi masalah utama adalah perkara-perkara yang berlatar belakang politik. Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan PETA dan ‘Gyu-Gun’, sedangkan polisi tetap bertugas,termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka.
Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang. Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).Pada awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini. Sebagai bangsa dan negara yang berjuang mempertahankan kemerdekaan maka Polri di samping bertugas sebagai penegak hukum juga ikut bertempur di seluruh wilayah RI. Polri menyatakan dirinya “combatant” yang tidak tunduk pada Konvensi Jenewa. Polisi Istimewa diganti menjadi Mobile Brigade, sebagai kesatuan khusus untuk perjuangan bersenjata, seperti dikenal dalam pertempuran 10 November di Surabaya, di front Sumatera Utara, Sumatera Barat, penumpasan pemberontakan PKI di Madiun, dan lain-lain.

 Klik untuk mengetahui sumber gambar
Klik

Perjuangan Polisi Istimewa Surabaya dalam Perang 10 November 1945 adalah kisah yang mengabadikan kontribusi totalitas POLRI dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Polisi Istimewa merupakan lembaga militer pertama di Indonesia yang mendapat pengakuan tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dunia internasional. Peranan Polisi Istimewa sangat penting untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari serangan penjajah maupun pemberontak. Peristiwa 10 November 1945 di Surabaya merupakan salah satu peristiwa yang penting dan besar bagi seluruh rakyat Indonesia. Peristiwa tersebut merupakan pertempuran terbesar yang terjadi dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pertempuran ini menjadi semacam bukti semangat rakyat Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan yang baru 3 bulan diproklamirkan. Pertempuran 10 November 1945 terjadi akibat meninggalnya Jenderal Mallaby yang membuat Inggris mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan semua orang Indonesia yang bersenjata menyerahkan diri. Namun ultimatum tersebut tidak dipenuhi sehingga terjadilah pertempuran yang berlangsung selama tiga minggu. Pertempuran tersebut mengakibatkan banyak pejuang maupun rakyat Indonesia yang meninggal demi memperjuangkan dan mempertahankan kedaulatan kemerdekaan Indonesia yang pada akhirnya seluruh kota Surabaya jatuh ke tangan pihak Inggris. Selanjutnya Polisi Istimewa juga ikut bergabung dengan semua anggota Pasukan Polisi Istimewa yang sebelumnya berhasil melucuti senjata Jepang. Setelah Surabaya berhasil dikuasai oleh sekutu, Pasukan Polisi Istimewa terdesak mundur ke dua arah yaitu ke Sidoarjo menuju Malang.
Pada masa kabinet presidential, pada tanggal 4 Februari 1948 dikeluarkan Tap Pemerintah No. 1/1948 yang menetapkan bahwa Polri dipimpin langsung oleh presiden/wakil presiden dalam kedudukan sebagai perdana menteri/wakil perdana menteri. Kapolri Jenderal Polisi R.S. Soekanto telah mulai menata organisasi kepolisian di seluruh wilayah RI. Pada Pemerintahan Darurat RI (PDRI) yang diketuai Mr. Sjafrudin Prawiranegara berkedudukan di Sumatera Tengah, Jawatan Kepolisian dipimpin KBP Umar Said (tanggal 22 Desember 1948). Hasil Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda dibentuk Republik Indonesia Serikat (RIS), maka R.S. Sukanto diangkat sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara RIS dan R. Sumanto diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara RI berkedudukan di Yogyakarta.

Kelahiran Polwan RI dalam Kemelut Perang : Gemilang Prestasi Hingga Kini

Polwan di Indonesia lahir pada 1 September 1948, berawal dari kota Bukit Tinggi Sumatera Barat tatkala pemerintah Indonesia menghadapi Agresi militer II oleh Belanda, pengungsian besar-besaran yang sebagian besar adalah kaum wanita. Kejadian ini menimbulkan suatu permasalahan baru. Mereka tidak mau diperiksa apalagi digeledah secara fisik oleh Polisi pria. Mulai saat itulah terasa betapa perlunya seseorang yang juga perempuan untuk melaksanakan berbagai tugas kepolisian dalam menangani berbagai tindakan tertentu kepada kaum yang juga perempuan. Tanggal 1 September tersebut hingga saat ini secara resmi dinyatakan sebagai hari kelahiran Polisi Wanita yang akrab dipanggil Polwan. Para Polwan masa-masa awal yang sangat berkontribusi di masa Perang Kemerdekaan RI adalah : 

1. Mariana Saanin Mufti
2. Nelly Pauna Situmorang
3. Rosmalina Pramono
4. Dahniar Sukotjo
5. Djasmainar Husein
6. Rosnalia Taher

      Pada tanggal 1 September 2016, seperti diberitakan oleh situs resmi 'National Traffic Management Center' (NTMC) POLRI, bertepatan dengan ari Esthi Bhakti Warapsari atau lebih dikenal sebagai Hari Polisi Wanita (Polwan) Indonesia ke-68, dalam usianya yang kian matang ini, sedikit banyaknya pun polisi telah berhasil mengubah image masyarakat yang sebelumnya mempersepsikan polisi sebagai sosok yang galak dan menakutkan menjadi pribadi yang menyenangkan dan ramah. Sejumlah prestasi pun kerap dilahirkan dari segelintir sosok Polwan. Kaum hawa yang dijuluki Polwan selain bertugas dilapangan, para Polwan ini memiliki prestasi di bidang-bidang lain seperti olahraga. Berikut kelima sosok polwan cantik Tanah Air yang berprestasi di berbagai bidang yang mungkin sebagian masyarakat telah mengenalnya bahkan ada pula yang tidak mengenalnya. Oleh karena itu, mari kita berkenalan dengan segelintir para sosok Polwan dari keseluruhan anggota Polwan RI yang sebenarnya masih banyak lagi sosok-sosok Polwan yang berprestasi lainnya :

1. Bripda Sindhytyas Putri Vedhayana, tentu kita telah mengenal Polwan cantik ini yang kesehariaannya bertugas di Kepolisian Resor Semarang, Jawa Tengah. Polwan Sindhy ini tak hanya berparas cantik, namun dara ini memiliki segudang prestasi di dunia olahraga, khususnya bidang karate. Bripda Sindhy berhasil menyabet Medali emas Kumite Perorangan Senior Putri 61 kg di Kejuaraan Nasional Karate Terbuka Solo Cup VII yang berlansung pada 14-17 April 2016 di Gor Manahan Solo.
2. Bripda Annisa CM, usia muda dengan paras cantik kerap menjadi idola para pria. Ia menjadi salah satu polwan berprestasi asal Bandung yang juga menjadi atlet Sea Games 2015 cabang olahraga Taekwondo yang diselenggarakan di Singapura. Di Sea Games 2015, Bripda Annisa berhasil menyabet medali perunggu. Tak hanya itu, ia pun mendapatkan emas pada Kejurnas 2014 di Bandung.
3. Bripda Dwi Tiara Rusci, selain menggunakan hijab, dara Polwan ini kerap kali membuat masyarakat terpesona dengan keanggunannya. Tapi tak hanya mengandalkan kecantikan, Bripda Dwi Tiara pun memiliki segudang prestasi dan bertanggung jawab penuh dalam menjalankan tugas di institusi kepolisian. Salah satu prestasi terakhirnya adalah, Bripda Dwi yang bertugas pada Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara itu mulai menjadi sorotan banyak pasang mata setelah keterlibatannya dalam kontes ‘Hijab Hunt 2016.’ Tak hanya itu, sejak kecil ia juga sudah menggeluti bidang kesenian seperti dunia tarik suara dan bidang olahraga bela diri.
4. Bripda Firdawati, Perempuan kelahiran, Pangkep 13 Agustus 1995 ini merupakan polwan angkatan 43 tahun 2015 yang bertugas di Satuan Reserse dan Kriminal Polsek Tobadak, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. Di usia mudanya ia juga telah beprestasi dalam Pemilihan Putri Indonesia 2015. Ia berhasil menang dalam kategori Putri Favorit Sulbar 2015. Tak hanya berprestasi di bidang intelektual. Bripda Firda juga piawai dalam menggunakan berbagai jenis senjata api. Terbukti, setelah bertanding dalam Porda Sulabar di Polman akhir tahun lalu, ia menjadi salah satu pemenang di kategori penembak terbaik.
5. Brigadir Dua Polisi Galih Windiani, Sosok gadis berusia 20 tahun yang bertugas di Polsek Purwokerto Selatan, Jawa Tengah ini pun ternyata memiliki segudang prestasi mulai dari tingkat nasional maupun internasional. Bripda Windiani telah meraih puluhan medali. Dari 20 pertandingan yang ia ikuti, ia berhasil meraih 15 medali emas, sisanya emas dan perunggu dalam olahraga cabang taekwondo.

Perlu diketahui, masih terdapat banyak lagi sosok-sosok Polwan yang menginspirasi. Seperti halnya sosok polwan para presenter berita Lalulintas, Kejahatan dan Kriminal seperti yang kita kenal dari deretan nama Briptu Dara Intan, Briptu Eka Frestya, Brigadir Avvy Olivia, Bripda Nurmala Hilda, Iptu Eny Kuswidiyanti, Briptu Maria.


7. Profesionalisme : Tantangan dan Tuntutan

Profesionalisme adalah jiwa zaman yang menjadi tuntutan bagi institusi POLRI masa kini. Tuntutan tidaklah selalu berarti desakan semata, di dalamnya – bagi masyarakat umum – merupakan sebuah harapan yang mendasar bagi terwujudnya ketertiban serta terjaminnya keadilan tanpa penyalahgunaan wewenang, disamping – bagi kepolisian sendiri – adalah sebuah kewajiban untuk dipenuhi, pastinya ini membutuhkan proses. Kompol Doni Satria Sembiring, S.H., SIK, M.Si. dalam artikelnya di Sumatera Ekspres, menilai bahwa selama ini masih ada kecenderungan yang menganggap bahwa polisi dinilai masih kurang peka, responsif, dan proaktif dalam menanggapi setiap aspirasi dan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Tidak heran apabila Kapolri Jenderal Pol. Drs. Tito Karnavian MA, Ph.D., mengeluarkan 11 program prioritas Kapolri yang meliputi :

1. Pemantapan Reformasi Internal POLRI
2. Peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis teknologi informasi
3. Penanganan kelompok radikal pro kekerasan dan intoleransi yang lebih optimal
4. Peningkatan profesionalisme POLRI menuju keunggulan
5. Peningkatan kesejahteraan personel POLRI
6. Penataan kelembagaan dan pemenuhan proporsionalitas anggaran serta kebutuhan minimal
7. Penguatan Harkamtibnas
8. Membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap Kamtibnas
9. Penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan
10. Penguatan pengawasan
11. Program Quick Wins

Reformasi internal, seperti yang kemudian dilanjutkan dalam sebuah artikel oleh Kompol I Made Sinar Subawa SIK di Sumatera Ekspres, harus mengena kepada tiga aspek utama dalam tubuh POLRI. Pertama ialah secara struktural, untuk dapat memberikan pelayanan secara kuat, menyebar, dan menyeluruh, maka dibutuhkan restrukturisasi organisasi dari tingkat Mabes POLRI hingga ke tingkat Polsek yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kedua, secara instrumental adalah pembaruan sarana dan prasarana kepolisian (salah satunya adalah modernisasi peralatan), dan kini senjata utama POLRI adalah ditekankannya ‘Soft Power’ agar penerapannya tidak melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Serta yang ketiga adalah aspek kultural, yaitu sebuah upaya pembangunan sistem nilai dalam pengimplementasian visi pelayanan POLRI dalam masyarakat. Ketiganya memerlukan evaluasi kontinu. Masalah modernisasi juga menjadi salah satu yang mesti di konsentrasikan, salah satu contoh yang menarik adalah tulisan Kompol Imam Tarmudi, mengenai wacana optimalisasi penyidikan berbasis IT (Teknologi Informasi) di Polresta Palembang melalui strategi 3 jangka waktu :

1. Jangka Pendek (1 Tahun) : penekanan pada pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan interpersonal skill dengan tujuan agar dapat melaksanakan penyidikan berbasis teknologi informasi, meningkatkan dukungan anggaran-sarana-prasarana, serta membuat Standar Operasional Prosedur (SOP)  limitatif.

2. Jangka Sedang (2 Tahun) : memantapkan pelaksanaan penyidikan Polresta Palembang dalam mendukung integritas penyidik POLRI, serta memantapkan komitmen pimpinan Polresta Palembang untuk mendukung penyidikan berbasis IT dengan penyediaan sarana serta prasarana.

3. Jangka Panjang (3 Tahun) : meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah dan beberapa provider   di wilayah hukum Polresta Palembang guna mendukung integritas penyidik POLRI, serta meminimalisir intervensi terhadap penyidikan yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Palembang.

Secara keseluruhan, dari dalam institusi POLRI kepada masyarakat, Kapolri menekankan semboyan ‘Promoter’ (Profesional, Modern, Terpercaya), semboyan tersebut dapat mewakili semuah harapan masyarakat. Masyarakat yang terus berubah dan membutuhkan layanan prima merupakan kawah Chandradhimuka bagi Polisi, layanan prima itu hanya bisa dilakukan jika Polisi ikut menangkap, membaca, dan menafsirkan kebutuhan masyarakat yang dilayani. Pada tataran ini, Polisi tidak boleh mendiamkan dirinya dalam jagat eksklusif yang mengalienasikan diri dari pencari keadilan. Pasalnya, beratnya tantangan tidak bisa hanya dijawab dengan kemampuan ala kadarnya sehingga memerlukan modal pendidikan lintas institusi yang bersifat inklusif dan egaliter. Semboyan itu juga menunjukkan komitmen progresif ‘POLRI Anti-Pungli’, maka tindak nyata daripada usaha itu juga akan mengikutsertakan pengoptimalan efektifitas pengawasan oleh Propam (Bidang Profesi dan Pengamanan) dalam setiap pelayanan kepolisian sembari secara berkala melakukan operasi tangkap tangan sebagai bentuk keseriusan POLRI dalam memberantas Pungli.

8. Penutup

Setelah melihat betapa bersyukurnya kita atas kemerdekaan yang diraih dengan segala usaha pada masa lampau, maka jalan selanjutnya bukanlah larut dalam semangat merdeka yang hampa. Kemerdekaan sejatinya adalah mewarisi segala keluhuran perjuangan melalui pembenahan diri yang berkelanjutan. Saat di zaman kolonial para Polisi hanya dijadikan sebagai ‘pelindung’ untuk sebagian kecil masyarakat, kepolisian Hindia Belanda bahkan juga sekadar alat bagi kebijakan-kebijakan eksploitatif. Kemudian kita temukan sosok-sosok besar seperti R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo ataupun Inspektur Kelas I Muchammad Jasin serta barisan Polisi yang berjuang pada masa kemerdekaan yang berdarah, semangat baru ikut terbit bersamaan dengan keyakinan atas terjaminnya perlindungan keamanan dan ketertiban nasional pasca perang itu – bahkan POLRI di masa awal ikut memberdayakan wanita dalam pengabdiannya pada perjuangan sebagai tonggak lahirnya Polwan. Sekarang, di masa setelah merdeka, kita tak ingin lagi ada ‘Polisi Kolonial’, kita membutuhkan kepolisian nasional yang mengabdi kepada rakyat banyak.

Sumber

Akbar, Allan, Memata-matai Kaum Pergerakan : DInas Intelijen Politik Hindia Belanda 1916-1934, Tangerang Selatan : Marjin Kiri, 2013.

Chandra K., Anton, Perilaku Menyimpang : Studi Deskriptif Tentang Fenomena Grey Chicken di Kota Surabaya, Surabaya : Universitas Airlangga, Skripsi Tidak Diterbitkan, 2012.

Christian, Perry, Deddi Duto Hartanto, Cindy Muljosumarto, “Perancangan Buku Biografi Moekari, Veteran Perang 1945 di Surabaya”, dalam Jurnal DKV Adiwarna Universitas Kristen Petra Vol. 1 (2015).

Edwin Rizal, "Polisi Wanita : Identitas Diri & Komunikasi", dalam Acta diurnA Vol. 6 No. 2 2010.

Hasibuan, Arwin,Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Dalam Penegakan Peraturan Daerah Di Kota Medan, Medan : Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah, 2013.

Malaka, Tan, Semangat Muda, Bandung : Sega Arsy, 2015.

Radar Surabaya 1 Desember 2015.

Sembiring, Kompol Doni Satria, “Degradasi Kepercayaan Publik”, dalam Sumatera Ekspres 7 September 2016. 

Sembiring, Kompol Doni Satria, “Komitmen Progresif POLRI Anti-Pungli”, dalam Sumatera Ekspres 17 Oktober 2016.

Sembiring, Kompol Doni Satria, “Profesionalisme POLRI Harapan Masyarakat”, dalam Sumatera Ekspres 4 Agustus 2016. 

Subawa, Kompol I Made Sinar, “Reformasi di Tubuh POLRI”, dalam Sumatera Ekspres 16 Agustus 2016.

Tarmudi, Kompol Imam, “Optimalisasi Penyidikan Berbasi IT”, dalam Sumatera Ekspres 10 Oktober 2016.

Tempo.co SENIN, 02 SEPTEMBER 2013, diakses 26 November 2016.

www.polri.go.id diakses 25 November 2015

Yuniati, Faiza, “Jangan Abaikan Lupa”, dalam Sumatera Ekspres 29 September 2016.

Author : Arafah Pramasto, Co-Author : Sapta Anugrah