Beban Sejarah Partai Komunis Indonesia : Tragedi “Madiun Affairs” Bag. II

Klik untuk membaca bagian sebelumnya

3. Tuduhan dan Pertumpahan Darah

      Aksi pembunuhan dan penculikan mulai terjadi, dan masing-masing pihak menyatakan, bahwa pihak lainlah yang memulai. Tanggal 10 September 1948, mobil Gubernur Jawa Timur RM Ario Soerjo (RM Suryo) dan mobil 2 perwira polisi dicegat massa pengikut PKI di Ngawi. Ketiga orang tersebut dibunuh dan mayatnya dibuang di dalam hutan. Demikian juga dr. Muwardi dari golongan kiri, diculik dan dibunuh. Tuduhan langsung dilontarkan, bahwa pihak lainlah yang melakukannya. Di antara yang menjadi korban juga adalah Kol. Marhadi yang namanya sekarang diabadikan dengan Monumen yang berdiri di tengah alun-alun Kota Madiun dan nama jalan utama di Kota Madiun.

      Banyak perwira TNI, perwira polisi, pemimpin agama, pondok pesantren di Madiun dan sekitarnya yang diculik dan dibunuh. Menyusul “Proklamasi Negara Komunis Soviet Indonesia” oleh Muso dan Amir Sjarifuddin pada 18 September 1948, PKI menyusun Black-List, yaitu daftar orang-orang yang akan ‘dihabisi’ yang utamanya adalah dari kalangan Masjumi dan orang-orang Non-Komunis dalam jajaran aparatur pemerintahan. Kelompok kiri juga menuduh sejumlah petinggi Pemerintah RI saat itu, termasuk Wakil Presiden/Perdana Menteri Mohammad Hatta telah dipengaruhi oleh Amerika Serikat untuk menghancurkan Partai Komunis Indonesia, sejalan dengan doktrin Harry S. Truman, Presiden AS yang mengeluarkan gagasan Domino Theory. Truman menyatakan, bahwa apabila ada satu negara jatuh ke bawah pengaruh komunis, maka negara-negara tetangganya akan juga akan jatuh ke tangan komunis, seperti layaknya dalam permainan kartu domino. Oleh karena itu, dia sangat gigih dalam memerangi komunis di seluruh dunia.

      Kemudian diisukan pula pada 21 Juli 1948 telah diadakan pertemuan rahasia di hotel "Huisje Hansje" Sarangan, dekat Madiun yang dihadiri oleh Soekarno, Hatta, Sukiman, Menteri Dalam negeri, Mohamad Roem (anggota Masyumi) dan Kepala Polisi Sukanto, sedangkan di pihak Amerika hadir Gerald Hopkins (penasihat politik Presiden Truman), Merle Cochran (pengganti Graham yang mewakili Amerika dalam Komisi Jasa Baik PBB). Dalam pertemuan Sarangan, yang belakangan dikenal sebagai "Perundingan Sarangan", diberitakan bahwa Pemerintah Republik Indonesia menyetujui Red Drive Proposal (proposal pembasmian kelompok merah). Dengan bantuan Arturo Campbell, Sukanto berangkat ke Amerika guna menerima bantuan untuk kepolisian RI. Campbell yang menyandang gelar resmi Atase Konsuler pada Konsulat Jenderal Amerika di Jakarta, sesungguhnya adalah anggota Central Intelligence Agency – CIA. Serangan fitnah yang mendera pada kedua tokoh Bapak Bangsa itu adalah sebutan “Penjual Romusha”, guna mengungkit dan mendakwa Bung Karno dan Bung Hatta sebagai seorang yang pro-Fasis. Sediakala perjuangan kedua tokoh Dwi Tunggal di masa Jepang amatlah berat, Jepang adalah penjajah militeristik yang tak segan menumpahkan darah di tempat pendudukan ; lalu sebesar apa perjuangan PKI yang notabene telah dilarang sejak zaman kolonial Belanda di masa carut-marut itu ? Tanggal 18 September 1948 melalui radio di Madiun, Soemarsono (tokoh Pesindo setempat) telah mengumumkan terbentuknya Pemerintah Front Nasional bagi Karesidenan Madiun. Namun Soemarsono kemudian membantah tuduhan yang mengatakan bahwa pada dia mengumumkan terbentuknya Front Nasional Daerah (FND) dan telah terjadi pemberontakan PKI. Baginya FND dibentuk sebagai perlawanan terhadap ancaman dari Pemerintah Pusat. 

4. Penumpasan  : Reaksi Dwi Tunggal Bung Karno dan Bung Hatta

      Menurut Deliar Noer, tahun 1948 merupakan cobaan yang berat bagi pemerintahan Bung Hatta. Front Demokrasi Rakyat semakin nyata menjati oposisi pemerintahannya. Meskipun jelas, segala apa yang ditanggung oleh Hatta dan kabinetnya (menggantikan kabinet Amir) adalah ulah dari Amir Sjarifuddin sendiri. Pada 19 September 1948, Presiden Soekarno dalam pidato yang disiarkan melalui radio menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia, untuk memilih: “Soekarno-Hatta atau Musso-Amir Syarifuddin.” Pernyataan ini adalah hempasan yang kuat menerpa wajah PKI, karena sebagian besar Rakyat Indonesia tak mungkin lepas dari rasa dan keyakinan untuk mencintai dua Bapak Bangsa itu. 


      Ada satu kejadian yang tidak dapat dielakkan namun banyak diabaikan dalam penulisan ataupun dalam penyampaian materi pelajaran sejarah tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan yang sesungguhnya amat penting agar siswa ataupun masyarakat luas menjadi paham, objektif, dan tidak men-generalkan tentang pergolakan pemerintah melawan PKI pada tahun 1948. Dikisahkan bahwa di masa-masa genting itu, Bung Hatta mengirimkan kawat kepada Gubernur Sumatera, Teuku Mohammad Hasan, guna mengambil tindakan untuk menangkap orang-orang PKI di Sumatera. Namun Gubernur Sumatera itu tidak melaksanakan kawat tersebut, mengingat PKI di Sumatera tidak mengadakan huru-hara. PKI di sana merupakan partai kecil dan orang-orang PKI sebagai tokoh masuk dalam jajaran birokrat pemerintahan tidak mengadakan gerakan. Demikian juga hubungan antara kekuatan-kekuatan politik di Sumatera ketika Revolusi Fisik, berjalan dengan baik. Hubungan antara PKI dan PNI di Sumatera, ataupun Masyumi yang memiliki orang-orang di KNI lokal tidak menunjukkan egoisme berlebihan. Mereka tidak terpengaruh oleh atmosfer politik tingkat pusat, sebagaimana halnya kita banyak tahu bahwa daerah-daerah tertentu di Sumatera bahkan mampu memenuhi kebutuhan semasa perang secara dominan (sebagian besar) adalah dengan usaha sendiri, contohnya adalah Palembang.

      Kembali ke Jawa, basis kekuatan PKI – meski menyatakan perjuangannya untuk ‘Proletar’ – hanya dan masih terbatas pada proletariat kaum buruh pabrik dan kereta api, tani dan buruh tani masih sangat sedikit yang terpengaruh gagasan serta propaganda mereka. Buruh tani sebagian besar bernaung di bawah para kyai atau partai politik Islam yang besar kala itu, Masyumi. Dengan demikian akar ‘yang membumi’ dalam pemberontakan itu belumlah kokoh untuk PKI.  PKI memang berhasil menguasai daerah basisnya, sehingga arus balik berupa penumpasan gerak pemberontakannya tak dapat dielakkan. Pemerintah yang sah dan para loyalis di jajaran militer, utamanya Pasukan Divisi Siliwangi serta eks-Laskar Hizbullah Divisi Sunan Bonang mengambil andil dalam gerakan melawan PKI. Di samping itu, yang tak dapat dinafikkan adalah kaum Muslimin yang ikut dan membantu penumpasan pemberontakan 1948.



      Kolonel Gatot Subroto yang bertindak sebagai Gubernur Militer mendapat perintah untuk mengadakan penumpasan pemberontakan Madiun. Maka beliau segera menyerukan agar satuan-satuan yang taat pada pemerintahan yang sah segera melapor untuk menghadap Gubernur Militer daerah Surakarta – Semarang yang berkedudukan di Loji Gandrung Solo. Kekuatan pasukan pendukung Musso digempur dari dua arah: Dari barat oleh pasukan Divisi II di bawah pimpinan Kolonel Gatot Subroto, yang diangkat menjadi Gubernur Militer Wilayah II (Semarang-Surakarta) tanggal 15 September 1948, serta pasukan dari Divisi Siliwangi, sedangkan dari timur diserang oleh pasukan dari Divisi I, di bawah pimpinan Kolonel Sungkono, yang diangkat menjadi Gubernur Militer Jawa Timur, tanggal 19 September 1948, serta pasukan Mobiele Brigade Besar (MBB) Jawa Timur, di bawah pimpinan M. Yasin. Panglima Besar Sudirman menyampaikan kepada pemerintah, bahwa TNI dapat menumpas pasukan-pasukan pendukung Musso dalam waktu 2 minggu. 

      Memang benar, kekuatan inti pasukan-pasukan pendukung Musso dapat dihancurkan dalam waktu singkat. Tanggal 30 September 1948, kota Madiun dapat dikuasai seluruhnya. Pasukan Republik yang datang dari arah timur dan pasukan yang datang dari arah barat, bertemu di Hotel Merdeka di Madiun. Namun pimpinan kelompok kiri beserta beberapa pasukan pendukung mereka, lolos dan melarikan diri ke beberapa arah, sehingga tidak dapat segera ditangkap. Baru pada akhir bulan November 1948 seluruh pimpinan dan pasukan pendukung Musso tewas atau dapat ditangkap. Sebelas pimpinan kelompok kiri, termasuk Mr. Amir Syarifuddin Harahap, mantan Perdana Menteri RI, dieksekusi pada 20 Desember 1948, atas perintah Kol. Gatot Subroto.

5. Penutup

      Beda kepala beda isi, mungkin itu yang dapat kita ambil sebagai makna dari sebuah kejadian yang mana terjadi pertentangan saat ada dua atau lebih orang ingin mencapai tujuan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan ditujukan untuk mencapai sebuah kedaulatan yang penuh. Indonesia adalah negara yang sangat “Beruntung”. Negara ini merdeka pada 17 Agustus 1945, namun baru saja lahir kala itu datanglah cobaan hebat yang menerpa. Belanda sebagai “tuan tanah” atau lebih tepatnya adalah “tuan perebut tanah” tak sudi negara yang pernah ia kuasai mencapai kemerdekaan. Belanda ibaratkan seorang pengantin yang memenangkan hati mempelainya dengan paksaan, suatu ketika datang orang lain yang lebih kuat bernama Si Nippon merebut mempelai Si Londo dan menendang jauh penjajah kikir lemah nan malang itu. Si Nippon malah menerima nasib yang malang ketika dikeroyok oleh kawan-kawan Si Londo sebagai balasan dan akhirnya kalah dalam waktu singkat. Apakah mempelai yang diperebutkannya itu kemudian berkenan untuk jadi “barang rebutan” lagi ? Tidak ! Ia telah menemukan identitasnya sebagai Si Indonesia yang gagah berani. Suatu ketika datang Si Londo, maka Indonesia melawan semampunya dengan senjata yang ia temukan dan rebut. Lalu, sedemikian konyol kah jika ada pihak lain yang ingin membawa Indonesia ke cengkeraman lainnya ? Itu adalah masalah yang serius, karena Indonesia berdiri sendiri atas dasar kemauannya, ia juga tak mau untuk berlutut entah kepada para ‘Kossack Siberia Berrpanji Merah’ ataupun pada panji-panji lainnya.

Sumber: 

Ghazali, Zulfikar (Ed.), Sejarah Lokal : Kumpulan Makalah Diskusi, Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1995.

http://hqsa.blogspot.com/2012/05/sejarah-singkat-peristiwa-g-30-s-pki.html

http://www.imammurtaqi.com/2012/02/sejarah-sebenarnya-peristiwa-g30s-pki.html

Noer, Deliar, Mohammad Hatta : Hati Nurani Bangsa, Jakarta : Penerbut Buku Kompas, 2012.


Author : Sapta Anugrah, Co-Author : Arafah Pramasto.

Comments