1926 & 1948 : Kata “Maaf” yang Kerap Terlupa

Marak terdengar beberapa waktu terakhir mengenai polemik pemutaran kembali film Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI (1984) besutan sutradara Arifin C. Noer. Polemik yang muncul ikut membawa isu-isu seperti kekhawatiran akan kebangkitan kembali Partai Komunis Indonesia, substansi film yang dianggap penuh propaganda Orde Baru, “pelurusan” sejarah kejadian tersebut, hingga pada masalah haruskah pemerintah “meminta maaf” pada korban-korban penumpasan PKI pasca tragedi itu. Tanpa mengelak dari fakta kesejarahan bahwa pastinya para korban mengalami rasa sakit yang mendalam, terutama yang terjadi pada mantan anggota PKI, konsekuensi yang diterima oleh anak-istri mereka, maupun kepada mereka yang dituduhkan tanpa sebab ; sesungguhnya secara adil kata “Maaf” perlu kita telusuri lagi pada rentang sejarah yang lebih ke belakang dari tahun 1965. Dengan itu, kita dapat melihat tentang eksistensi paham Komunisme dan beban sejarah yang mereka tinggalkan bahkan sebelum prahara 1965 terjadi. Tahun 1926 dan 1948 menjadi lingkup temporal dua kejadian di mana kata “Maaf” untuk bangsa ini kerap terlupa. 

Musso

Bukan kali pertama bangsa ini menyaksikan pemberontakan Komunis. Hampir empat puluh tahun sebelum terjadi G30S PKI, pada 12 November 1926 pecahlah pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang didasarkan pada keputusan anggota Hoofd Bestuur (Komite Sentral) dalam Pertemuan Prambanan 25 Desember 1925. Hingga bulan Mei 1925, PKI memang berhasil menggerakkan pemogokan di Batavia dan kota-kota lainnya, surat kabar afiliasi mereka (Api, Merdeka, Proletar, dll.) ikut semakin frontal menyerang pemerintah kolonial. Pemberontakan 1926 dimulai dari Kampung Karet (Batavia), 200 orang bergerak ke kota bersenjata tajam maupun senjata rampasan. Dua reserse Belanda dilumpuhkan, menduduki Kantor Telepon, menyerbu pos polisi, juga menyerang orang yang dianggap feodal. Menyebarlah pemberontakan pertama yang dilakukan oleh sebuah gerakan organisasi dalam sejarah Indonesia ini hingga ke Jawa Barat, Banyumas, Solo, Kediri, dan Sumatera Barat. Baru pada Desember 1926 pemberontakan itu akhirnya dapat dipadamkan. Tan Malaka dalam tulisannya berjudul Thesis (1946) sebagai tokoh berpaham Kiri sama sekali tidak mendukung pemberontakan itu, ia mengutipkan pidato Stalin sebagai pemimpin Komunis Sovyet yang ternyata juga tidak merestui pemberontakan dengan berujar, “...the Indonesian Communist Party wrongly aroused the Sovyet Power...” 


Tan Malaka

Sovyet sebagai poros kekuatan Komunis boleh saja menyayangkan gerakan pemberontakan PKI, namun yang jelas menderita ialah bangsa Indonesia kebanyakan. Setelah pemberontakan PKI 1926, tidak kurang 13.000 orang ditangkap di seluruh Hindia Belanda, 4.500 di antarnya dihukum penjara dan 10 orang dihukum mati ; bahkan ada yang tidak memiliki keterkaitan dengan PKI (difitnah). Musso dan Alimin sebagai tokoh yang turut mengotaki pemberontakan – keduanya sempat bertemu Stalin di Moskow dan menerima perintah membatalkan pemberontakan namun tidak mematuhinya – justru lepas dari penjara serta kemudian pergi ke Moskow.  

Allan Akbar dalam buku Memata-matai Kaum Pergerakan (2013) menuliskan bahwa  setelah pemberontakan itu, pemerintah kolonial semakin menekan (ketat mengawasi)  pergerakan nasional yang selanjutnya dipegang oleh kaum berhaluan Nasionalisme. Dalam setiap rapat PNI, Algemeene Recherche Dienst (ARD) atau Dinas Intelijen Politik pemerintah selalu mengawasi semua peserta yang hadir, mencatat pidato tokoh-tokoh PNI, melarang kata “merdeka” atau “revolusi”, dapat menghentikan acara, dan bahkan Bung Karno sampai pernah dipaksa turun saat pidato. Hal yang sama juga terjadi di luar Jawa seperti Palembang, gerakan lain ikut terkena imbasnya, ARD dengan ketat mengawasi kegiatan politik para tokoh setempat seperti dr. A.K. Gani (Gerindo), drg. M. Isa (Parindra), A.S. Mattjik (PSII), K.H. Tjikwan (PII) dan lainnya.     

Keguncangan yang lebih hebat justru terjadi ketika Indonesia sedang berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Musso yang pergi ke Sovyet memang pernah sebentar kembali ke Indonesia pada 1935 namun dipaksa keluar pada 1936, pada tanggal 11 Agustus 1948 ia tiba ke Indonesia. Musso malah menjadi agitator agar Indonesia merapat ke Komunis-Sovyet dan ikut mendalangi pemberontakan Madiun pada 18 September 1948. Pidato setelah hari pertama pemberontakan dikumandangkan Radio Madiun yang mana Musso menyebut Dwitunggal Soekarno-Hatta sebagai “...Budak-budak Jepang dan Amerika…” 

Anehnya, meskipun kaum Komunis kerap mengaku sebagai “pembela rakyat tertindas”, pasukan PKI Musso malah menyerbu pondok Tempurejo dan Katerban, membantai umat Islam dan menculik, menganiaya sadis, serta membunuh tokoh Masyumi K.H. Dimyati dan Ketua Muhammadiyah setempat bernama Suwandi ; belum lagi jenazah keduanya dikubur membujur ke timur di pemakaman Belanda. Kisah itu hanya sedikit dari banyaknya korban yang jatuh oleh PKI termasuk gubenur pertama Jawa Timur RM Ario Suryo. Rakyat ternyata masih setia dengan Pancasila Soekarno-Hatta ketimbang Sovyet Komunis. Pemberontakan Madiun dipadamkan dan Musso akhirnya tewas ditembak pada 31 Oktober 1948. 

Setelah pemberontakan 1926, PKI mempersulit pergerakan nasional akibat ulahnya. Sedangkan dalam pemberontakan 1948, PKI membantai bangsanya sendiri. Dalam dua kejadian getir itu tidak pernah ada kata maaf yang sempat disampaikan terbuka pada rakyat Indonesia oleh PKI. Bahkan seusai pemberontakan Madiun, PKI sempat bangkit lagi di bawah D.N. Aidit sejak 1950. Inilah bukti Indonesia telah berkali-kali bertoleransi memberi “Maaf” pada PKI. Wacana utama ke depan ialah rekonsiliasi dan penghapusan stigma negatif pada eks-anggota, keluarga, maupun keturunan PKI dengan kesadaran akan persaudaraan sebangsa, namun bukan dalam arti memaafkan lagi pengkhianatan ideologi Komunisme.*

Oleh : Arafah Pramasto, S.Pd.

*Dari berbagai sumber

Klik di sini untuk mengunduh


Tribun Sumsel 2 Oktober 2017
                                                            

Comments